DPR: Menteri Yasonna Jangan Jadi Alat Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman mengatakan Komisi III akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya mengesahkan susunan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari kubu Romahurmuziy.

"Menkumham itu bekerja untuk negara, saya minta Menkumham jangan menjadi alat politik golongan dan kelompok tertentu," ujar politikus Partai Demokrat tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Benny yang baru terpilih sebagai wakil ketua dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan ini juga mengingatkan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya telah mengangkat sumpah akan bekerja untuk negara.

"Oleh sebab itu, mereka tidak boleh memposisikan diri sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok," ujarnya kembali menekankan.

Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan pimpinan PPP yang baru, yang menjadikan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum sesuai dengan Muktamar VIII PPP di Surabaya.

Romy, begitu Romahurmuziy akrab dipanggil, menegaskan keputusan tersebut diambil bukan karena PPP dan Menteri Yasonna berasal dari kubu yang sama yakni Koalisi Merah Putih. "Menteri bertindak sesuai dengan time frame yang diberikan undang-undang," ujar Romy dalam sebuah konferensi pers, Selasa (28/10).