Parlemen Pecah, Pemerintah Bakal Kesulitan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertarungan politik di Dewan Perwakilan Rakyat antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat makin memanas. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada AAGN Ary Dwipayana menilai pertarungan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Di waktu-waktu mendatang, proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif akan selalu sulit prosesnya. Hal ini akan terus memunculkan resistensi," kata Ary kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Menurut Ary, situasi tersebut akan memunculkan proses dominasi atau pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan karena kekuasaan dikendalikan oleh satu blok politik. Kerja politik parlemen di masa mendatang juga akan disibukkan dengan konstelasi internal antarblok politik di antara wakil rakyat tersebut. "Bisa memunculkan kekuasaan tangan besi yang mengambil keputusan sepihak," tutur Ary.

Koalisi Merah Putih saat ini menguasai parlemen. Selain telah memenangkan posisi pimpinan DPR, kini koalisi pendukung Prabowo Subianto itu juga menguasai pimpinan komisi. Ari menyebutkan, perlu dilihat motif apa yang melatarbelakangi blok KMP dalam pengambilan keputusan di parlemen. "Kalau modus dari KMP adalah untuk membangun check and balances itu bagus karena sistem demokrasi menjadi produktif dan sehat. Tapi kalau orientasinya hanya kebuntuan politik akan munculkan persoalan dalam demokrasi," Ary menjelaskan.

Untuk itu, lanjut Ary, publik harus mengontrol legislatif agar kekuasaan tidak dipakai hanya untuk kepentingan kekuasaan segelintir kepentingan. Ary juga memperkirakan, pertarungan politik antara KMP dan KIH masih akan terus berlanjut di waktu yang akan datang. "Tapi yang menarik dalam politik di Indonesia, ada model informal yang dilakukan elite politik sehingga situasi politik tidak selalu dikotomis," katanya.

Koalisi yang digagas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. KIH mengancam tidak akan hadir dalam rapat apapun di parlemen mulai dari tingkat komisi hingga paripurna.