Misteri Blangko Rahasia PPP

Jakarta, CNN Indonesia -- Usai membalikkan dua meja di sidang paripurna DPR, selasa (28/10), Hasrul Azwar menuding Suryadharma Ali telah menandatangani sebuah kesepakatan berupa blangko. Menurut dia, blangko itu ditandatangani di rumah Amien Rais pada 1 Oktober malam.

Blangko itu, katanya, berisi kerelaan PPP tak mendapat jatah kursi di pimpinan DPR dan MPR. Dengan kerelaan itu kubu Partai Demokrat punya peluang untuk masuk dan mendapat satu kursi di pimpinan DPR. Sedang PPP terpental. (Baca: Drama Perebutan Kuasa PPP di Balik Kisruh DPR)
 
Blangko ini dengan cepat menjadi misteri. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan blangko itu ada. “Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum 2011-2014 sudah menerbitkan surat keputusan tanpa permusyawaratan,” kata Romy, begitu Romahurmuziy akrab dipanggil, di Jakarta, Rabu (29/10).

Tapi Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan membantah ada kesepakatan dan blangko seperti itu. “Saya tidak tahu persis soal blangko itu. Tapi Demokrat tidak punya kesepakatan rahasia seperti itu,” kata Syarif kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Syarif menyatakan Demokrat memperoleh jatah kursi pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih karena memang pantas mendapatkannya. “Demokrat merupakan partai peringkat keempat dalam pemilu legislatif. Jadi sangat wajar Demokrat ikut memimpin DPR. Sudah proporsional,” ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.

Syarif membantah ada kompromi untuk menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang pernah menjadi kontroversi di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tapi SBY sendiri pernah berterus terang soal sebuah surat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pimpinan partai pendukung Prabowo Subianto atau yang kerap disebut Koalisi Merah Putih.

Surat itu ditandatangani tanggal 1 Oktober. Isinya, pertama, kebersamaan Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih di DPR dan MPR, kedua, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada Langsung dengan perbaikan.

Menurut SBY, kesepakatan itu ditandatangani semua ketua umum dan sekretaris jenderal partai KMP termasuk PPP. “Khusus PPP hanya Ketua Umum,” kata SBY dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono, pada 6 Oktober lalu. 

Surat inikah blangko yang dimaksud itu?