Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu PDIP sedang mencari akal agar pimpinan DPR versi mereka dapat dilantik. Pimpinan DPR tandingan diajukan kubu PDIP setelah koalisi Prabowo menyapu bersih seluruh kursi pimpinan komisi di DPR. (Baca:
Koalisi Prabowo Kuasai Kursi Komisi).
“Kami mencari siapa yang akan melantik. Kami masih berusaha dilantik resmi oleh negara. Kalau secara institusi, Mahkamah Agung,” kata politikus PDIP Aria Bima sebelum rapat Fraksi PDIP di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Aria, kubunya sedang mencari payung hukum untuk bisa mengesahkan pimpinan DPR tandingan. Nama-nama final pimpinan DPR tandingan akan diumumkan kubu PDIP dalam rapat paripurna yang mereka gelar Jumat esok (31/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aria menyatakan langkah yang diambil PDIP bukan lelucon. “Kami menggelar sidang paripurna besok karena pimpinan DPR saat ini menggunakan aspek prosedural untuk menghilangkah hal yang substantif, yaitu demokrasi,” ujarnya.
Aksi sapu bersih pimpinan komisi, kata Aria, jangan sekedar dilihat sebagai bagi-bagi jabatan. “Ini lembaga politik. Tentu ada
hidden agenda (dari Koalisi Merah Putih). Arogansi berlindung dalam aspek hukum dan Tata Tertib DPR,” ujarnya.
Ia menceritakan kubu PDIP telah melakukan berbagai cara untuk melakukan musyawarah dengan pimpinan DPR. Mereka bahkan bersedia hanya mendapat sedikit kursi pimpinan komisi. Itu pun bukan ketua, melainkan wakil ketua.
Pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, menurut Aria, punya peran penting dalam penyusunan legislasi atau undang-undang. Banyak hal penting dibicarakan mulai dari Badan Anggaran sampai komisi.
Dalam rapat pemilihan pimpinan komisi kemarin, Rabu (29/10), kubu PDIP tak hadir karena permohonan mereka untuk bermusyawarah terkait pembagian kursi pimpinan komisi tak direspons oleh pimpinan DPR. Koalisi Prabowo tak peduli dan langsung mengesahkan paket pimpinan komisi yang hanya diajukan oleh kubu mereka. (Baca:
Parlemen Terbelah)