Suryadharma Minta Jokowi Cabut SK Menkum HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang jabatan ketua umumnya “direbut” oleh Romahurmuziy (Romy) siap melakukan perlawanan terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

Suryadharma mengatakan sangat menyesalkan Kemenkum HAM yang memutuskan kepengurusan Romy di PPP sebagai yang sah. “Sangat disayangkan dinodai dengan terbitnya SK itu (Kemenkum HAM),” kata Suryadharma dalam sambutannya di Muktamar yang digelar di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut bekas Menteri Agama ini dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut berarti terjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Partai Politik. “Menkum HAM telah melanggar UU tentang Partai Politik,” tuding Suryadharma.

Menteri Hukum dan HAM yang baru, ujar Suryadharma, tidak konsisten dan tidak cermat. “Padahal dia baru saja menjabat satu hari mencerminkan ketidakhati-hatian tugasnya sebagai menteri,” kata dia. Bahkan, lanjut Suryadharma, diduga ini adalah sebagai tindakan internal yang mencederai keadilan.

Karena itu, kata dia, pihaknya sangat menyesalkan terbitkan SK tersebut. “Karena bisa jadi noda hitam di awal pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya. “Karenanya saya meminta Presiden Jokowi mencabut segera SK tersebut.” (Baca: Kubu SDA: Seharusnya Romy Bertempur di Sini)

Sementara itu dalam Muktamar yang mengusung tema Islah Nasional untuk Rakyat ini dihadiri oleh petinggi-petinggi Koalisi Merah Putih. Mereka di antaranya Prabowo Subianto, Amien Rais, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Zukifli Hasan.

“Saudara-saudara sekalian hari ini Indonesia melihat bagaimana tokoh-tokoh PPP menyambut ketua-ketua umum parpol KMP,” tutur Suryadharma.

Dalam Muktamar PPP yang diselenggarakan kubu Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, Kamis (16/10/2014) di Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy ditetapkan menjadi calon tunggal ketua umum. Sementara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali menyatakan Muktamar PPP digelar pada 23 Oktober 2014 di Jakarta. Terkait dualisme kepengurusan di partai berlambang Kabah itu, Kemenkum HAM memutuskan bahwa PPP yang di bawah kepemimpinan Romy adalah yang sah.