KISRUH DPR
PDIP Menilai Semangat KMP Adalah Sapu Bersih
CNN Indonesia
Sabtu, 01 Nov 2014 16:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen saat ini, dari pimpinan dewan, pimpinan komisi, hingga alat kelengkapan dewan mengaku telah memberikan ruang kompromi kepada pihak Koalisi Indonesia Hebat.
Namun, pengakuan KMP dibantah keras oleh PDI Perjuangan sebagai punggawa KIH. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum Trimedya Panjaitan, ruang kompromi yang dibuka KMP bukan sebuah kompromi melainkan pemaksaan kehendak.
“Komprominya dari 63 pimpinan alat kelengkapan dewan masa tawarannya KIH dapat 5, itu bentuk kompromi atau bukan,” kata Trimedya kepada CNN Indonesia, Sabtu (1/11).
Sistematisnya KMP untuk menjegal Pemerintahan Jokowi-JK, menurut Trimedya terjadi pascapengumuman pemenang oleh KPU. Sesaat pengumuman diukumandangkan, KMP langsung mengalihkan kebijakannya membenahi UU MD3, diawali dengan pemilihan paket Pimpinan DPR RI dan MPR RI.
Soal lobi, taraf lobi kisruh parlemen saat ini sudah tidak bisa dilakukan di level fraksi, melainkan pada level pimpinan partai. Namun, lanjut Trimedya, hal itu sangat sulit karena niat awal dari KMP adalah sapu bersih, bukan musyawarah.
“Dari kemarin pimpinan partai sudah ketemu, tapi karena semangat mereka bukan untuk bebagi, melainkan sapu bersih. Salah satu tipu muslihatnya kan tiba-tiba PPP SDA masuk sodorkan nama,” kata Trimedya.
Soal DPR tandingan dan mosi tidak percaya, tidak memiliki dasar hukum, namun Trimedya mengelak hal itu bisa saja dilakukan jika melihat kondisi DPR yang tidak normal dan tidak sehat saat ini. “Dalam kaidah normal iya, tapi kan ini tidak normal. Penuh tipu muslihat,” katanya.
Peta politik akhirnya terbelah di kalangan elit DPR. Persetuan dua kubu antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat semakin meruncing. Setelah pimpinan DPR, akrobat politik tampak pada pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan termasuk pimpinan komisi di DPR. Pada paripurna selama dua hari, Kamis lalu (30/10), DPR mengesahkan pimpinan komisi yang terdiri dari fraksi partai Koalisi Merah Putih. Tak terima dengan hasil paripurna, Koalisi Indonesia Hebat menggelar sidang paripurna tandingan dengan merumuskan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR, Jumat (31/10).
Namun, pengakuan KMP dibantah keras oleh PDI Perjuangan sebagai punggawa KIH. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum Trimedya Panjaitan, ruang kompromi yang dibuka KMP bukan sebuah kompromi melainkan pemaksaan kehendak.
“Komprominya dari 63 pimpinan alat kelengkapan dewan masa tawarannya KIH dapat 5, itu bentuk kompromi atau bukan,” kata Trimedya kepada CNN Indonesia, Sabtu (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal lobi, taraf lobi kisruh parlemen saat ini sudah tidak bisa dilakukan di level fraksi, melainkan pada level pimpinan partai. Namun, lanjut Trimedya, hal itu sangat sulit karena niat awal dari KMP adalah sapu bersih, bukan musyawarah.
Soal DPR tandingan dan mosi tidak percaya, tidak memiliki dasar hukum, namun Trimedya mengelak hal itu bisa saja dilakukan jika melihat kondisi DPR yang tidak normal dan tidak sehat saat ini. “Dalam kaidah normal iya, tapi kan ini tidak normal. Penuh tipu muslihat,” katanya.
Peta politik akhirnya terbelah di kalangan elit DPR. Persetuan dua kubu antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat semakin meruncing. Setelah pimpinan DPR, akrobat politik tampak pada pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan termasuk pimpinan komisi di DPR. Pada paripurna selama dua hari, Kamis lalu (30/10), DPR mengesahkan pimpinan komisi yang terdiri dari fraksi partai Koalisi Merah Putih. Tak terima dengan hasil paripurna, Koalisi Indonesia Hebat menggelar sidang paripurna tandingan dengan merumuskan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR, Jumat (31/10).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK