KISRUH DPR

Keputusan Soal BBM Tergantung Kedewasaan DPR

CNN Indonesia
Sabtu, 01 Nov 2014 10:50 WIB
Bakal banyak urusan publik yang bakal terbengkalai jika urusan kisruh di DPR tak kunjung usai. Kenaikan BBM adalah salah satu contoh yang bakal terimbas.
Kenaikan harga BBM kini membetot perhatian banyak orang. Namun, kekisruhan politik di DPR membuat banyak keputusan penting pemerintahan Joko Widodo sepertinya bakal tersendat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Politik Pol Tracking Insitute, Hanta Yuda memprediksi bakal banyak urusan publik yang bakal terbengkalai jika urusan kisruh di DPR tak kunjung usai. Persetujuan terhadap beberapa keputusan penting menunggu untuk kemudian bisa diputuskan tegas oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Tak ada pihak yang diuntungkan, malah publik dirugikan dengan berlarutnya tontonan kekisruhan ini,” kata Hanta saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (1/11).

Hanta mengatakan urusan kenaikan Bahan Bakar Minyak merupakan tugas pertama yang harus diputuskan secara cermat oleh pemerintahan Joko Widodo. Meski pada September lalu, Chatib Basri, Menteri Keuangan era Susilo Bambang mengatakan kalau keputusan penaikan harga BBM tak perlu persetujuan DPR, tapi isu bahan bakar minyak selalu seksi apabila dikaitkan dengan kondisi politik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Keputusan penting yang menyangkut rakyat seharusnya memang lewat DPR, melihat kondisi seperti ini, saya pikir DPR juga harus berbenah dan mulai memperhatikan isu rakyat,” katanya.

Sementara itu kondisi subsidi terhadap BBM sebenarnya sudah mencapai tahap kritis. PT Pertamina (Persero) memprediksi total realisasi BBM bersubsidi sampai dengan akhir tahun bisa mencapai 47,9 juta kiloliter. Artinya, realisasi pemakaian BBM bersubsidi akan meleset 1,9 juta kiloliter lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014, yaitu 46 juta kiloliter.

"Rinciannya, solar 1,06 juta kiloliter, sedangkan bensin 800 ribu kiloliter," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di kantor Kementerian ESDM, Kamis lalu.

Kecabuhan yang tak berhenti di DPR jelas bakal mempengaruhi kinerja pemerintahan yang perlu memutuskan beberapa hal yang strategis. Saat ini, sudah hampir sebulan para anggota dewan dilantik. Namun, seperti yang bisa dilihat belum ada kerja nyata bagi kepentingan publik yang mereka lakukan. Salah seorang Wakil Ketua DPR, Fadli Zon membantah keras penilaian itu. Menurutnya, DPR saat ini sudah mulai bekerja memperhatikan kepentingan publik. “Saya kemarin menerima beberapa tamu untuk DPR dari berbagai negara dan unsur masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, kekisruhan politik terjadi di dalam tubuh lembaga legislatif. penentuan alat kelengkapan dewan menjadi lantaran. DPR terbelah menjadi dua kubu. Kubu Koalisi Merah Putih dan Kubu Indonesia Hebat.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER