Gerindra: Tak Lagi Ada Ruang Lobi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, sudah tidak akan ada lagi ruang lobi untuk proses alat kelengkapan dewan. Tudingan KIH yang merasa tidak adanya ruang kompromi saat itu, dibantah Desmond.

"Lobi tidak mungkin lagi, karena AKD sudah selesai. Karena ASD dibebankan ke DPR. Pekan depan kita (DPR RI) mulai kerja," kata Desmond kepada CNN Indonesa, Sabtu, (1/11).

Pihak KMP, kata Desmond, telah membuka ruang yang cukup lebar untuk komporomi. Namun, hingga akhirnya AKD diputuskan KIH tidak juga memberikan nama-nama pimpinan komisi mereka.

"Siapa bilang tidak ada lobi? Yang ada ini lobi mereka (KIH) memaksakan kehendak. Realita parlemen KMP mayoritas di DPR, musyawarah mufakan kita tempuh, tapi kalao harus voting mereka ga berani," ujarnya.

Soal DPR tandingan, Gerindra tegas mengatakan hal itu tidak memiliki dasar hukum. Dari prosedur kenegaraan termasuk UU, DPR tandingan tidak ada yang melantik, "jadi tandingan kepada siapa?"

Hal lain, mengenai mosi tidak percaya, Desmond menyanyangkan langkah yang diambil KIH, karena hal itu akan sia-sia, pasalnya dalam konteks parlemen mosi tidak percaya dilakukan kepada pemerintah, tidak kepada sesama anggota DPR RI.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai penguasaan unsur pimpinan oleh KMP, bukan lagi dianggap sebagai koalisi tapi adalah sebuah kartel politik. "Ini (KMP) sudah seperti kartel bukan lagi koalisi, kartel yang sangat berbahaya," kata Effendi

Menurut dia, dengan adanya sinyal bahaya karena adanya kartel di parlemen, membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangat serius memutuskan untuk mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR, serta membuat pimpinan DPR tandingan.

"Kami serius mengeluarkan mosi tidak percaya ini untuk melabrak semuanya," ujar dia.

Terbentuknya alat kelengkapan dewan dengan komposisi 100 persen diambil oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP), membuat Koalisi Indonesia Hebat merasa ditinggalkan dan tidak dianggap. DPR tandingan pun kemudian dibentuk.