Menteri Pertanian Harus Lepas Jabatan Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk melepas jabatan CEO PT Tiran Group agar tidak terjadi konflik kepentingan saat memimpin.

Menurut catatan ICW, saat ini Amran masih aktif di Tiran Group yang punya anak usaha di bidang tambang emas, perkebunan tebu dan kelapa sawit,  pabrik gula, hingga distributor pestisida.

Dalam hal ini, ICW mendesak Amran menegakkan program antikorupsi di kementerian dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, berpandangan Kementan patut diawasi dari sisi penggunaan anggaran.

"Kementerian Pertanian ini salah satu yang paling banyak mendapat anggaran dari pemerintah lewat APBN," ujar Emerson dalam diskusi media bertajuk "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian era Jokowi-JK" di Cikini, Jakarta, Minggu (2/11).

Menurut data ICW, pada 2014 terdapat lima kementerian yang memperoleh anggaran terbesar, yaitu Kementerian Pertahanan (Rp 86,376 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 84,148 triliun), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 80,66 triliun), Kementerian Agama (Rp 49,402 triliun), dan Kementerian Kesehatan (Rp 46,459 triliun). Sedangkan Kementerian Pertanian mendapat Rp 15,470 triliun.

Sejumlah kasus korupsi yang bersarang di Kementan membuat publik curiga atas praktik curang khususnya dalam proyek pengadaan barang. "Alih-alih menyejahterakan petani, malah menyejahterakan koruptor," kata dia.

Skandal korupsi di Kementan antara lain terjadi dalam proyek impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan sejumlah pihak swasta, proyek lampu penangkap hama di Dirjen Tanaman Pangan yang libatkan lebih dari 15 orang tersangka, proyek pengadaan benih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS), proyek pengadaan benih kopi yang diduga merugikan negara sebesar Rp 12 miliar, proyek dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar, dan proyek pengadaan bibit palawija TA 2012 senilai Rp 200 miliar.

Selain itu, ICW juga mendesak Amran untuk segera menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Amran pun diminta melakukan lelang jabatan di Kementan agar posisi strategis diisi oleh orang-orang dengan kemampuan cakap serta meninjau kebijakan yang membuka celah korupsi.