Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar baik datang dari politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Dia mengatakan masalah dualisme di DPR sudah ada titik temunya.
Tapi Pramono masih merahasiakan apa titik temu itu. “Saya belum bisa menyampaikan apa yang dipertemukan," ujar Pramono di gedung Badan Musyawarah DPR/MPR, Selasa (4/11).
Titik temu itu rupanya didapat setelah ada pertemuan antara dia dan pimpinan DPR, serta pimpinan fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih, pada Senin (3/11) malam.
Siapa saja yang bertemu? Kata Pramono, dia bertemu dengan Hatta Rajasa, Ketua DPR Setya Novanto, dan politikus Partai Golkar, Idrus Marham. Pram sendiri ditemani oleh Olly Dondokambey.
"Ketika kami duduk bersama tadi malam, itu merupakan finalisasi atas apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Sudah lebih dari 10-15 kali kami melakukan pertemuan," tuturnya.
Benarkah Pramono termasuk yang tak setuju pembentukan pimpinan DPR sementara yang membuat DPR terbelah? Dia tak membenarkan atau membantah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan harus ada bagian yang keras dan lunak. Tidak bisa semuanya keras, harus ada yang duduk bersama dan berdiskusi dengan lainnya. Hari ini saya hadir dalam rapat paripurna, berarti enggak bener itu," ujarnya sambil tertawa.
Pramono enggan mengakui bahwa adanya wacana penambahan jumlah komisi di DPR sebagai titik temu dalam konflik di parlemen. Dia bilang titik temu tersebut merupakan hasil yang tidak menyinggung di antara kedua pihak.
"Kami tidak ingin rakyat melihat bahwa permasalahan ini semata-mata hanya masalah pembagian kekuasaan. Titik temu yang lain yang bisa diterima siapapun. Tanpa harus membuat satu pihak tersinggung," katanya.
Lantas mengapa masih menggelar paripurna sendiri? Pramono mengatakan paripurna ‘tandingan’ ini penting untuk mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi yang ada di Koalisi Indonesia Hebat.
Hari ini sepertinya terjadi parlemen ‘kembar’. Pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di bawah Koalisi Merah Putih menggelar rapat di ruang rapat paripurna DPR. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat di ruang rapat Badan Musyawarah.
Perpecahan ini terjadi sejak Koalisi Merah Putih menyabet hampir semua pimpinan alat kelengkapan dewan, termasuk komisi. Koalisi Indonesia Hebat pun meradang dan mengajukan mosi tak percaya. Mereka juga membentuk pimpinan DPR sementara.
Awalnya daftar itu berisi nama Pramono Anung sebagai Ketua DPR. Tapi alih-alih muncul, Pramono justru terindikasi menolak perpecahan semacam itu. Itu tergambar dalam cuitannya di situs jejaring sosial Twitter.