BURSA KEPALA BIN

BIN Diminta Tak Lagi Gunakan Kekerasan

CNN Indonesia
Kamis, 06 Nov 2014 18:07 WIB
Kepala BIN baru diminta mengutamakan pendekatan human intelijen tanpa kekerasan. Namun menggunakan cara persuasif.
Kepala Badan Intelijen Nasional Marciano Norman. Sejumlah kalangan menyoroti Kepala BIN yang akan dipilih Presiden Jokowi. Kepala BIN baru diminta mengutamakan pendekatan human intelijen tanpa kekerasan. (CNN Indonesia/Arie Riswandy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo tengah menimbang sejumlah calon untuk ditugaskan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, Kepala BIN era Presiden Joko Widodo harus mengedepankan pendekatan human intelijen ketimbang pendekatan lain yang selama ini dilakukan.

"Mengedepankan human intelijen tanpa menafikan pendekatan yang lain. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan namun lebih bersifat persuatif, edukatif, dan humanis," kata Umam dalam keterangan pers yang diterima CNN Indonesia, Kamis (6/11).

Umam menjelaskan, human intelijen juga membuat BIN tak lagi menggunakan cara represif dalam merespon gejala gerakan yang mengganggu keamanan negara di masyarakat. Dalam hal ini, cara persuasif lebih ditekankan. "Dengan cara ini, akan menjadikan kelompok yang awalnya anti negara, anti institusi-institusi formal kenegaraan, justru berubah menjadi kekuatan yang memperkuat negara dan pemerintah," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Umam yang juga menjadi Direktur Strategy Institute Jakarta ini menegaskan, BIN tak boleh melakukan kekerasan terhadap para teroris, kaum sparatis, dan penganut ideologi selain Pancasila yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengamatan aparat. Mereka harus difasilitasi dan diberi ruang oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya. "Contoh lainnya, BIN ibarat harus bisa menjelaskan kinerja orang per orang anggota DPR sampai kebiasaan pribadinya," kata Umam.

Terkait latar belakang, Umam menyebut Kepala BIN bisa berasal dari pegawai negeri sipil karier, militer, maupun kalangan swasta. Namun penting bagi Presiden Jokowi untuk melakukan terobosan dalam penunjukkan Kepala BIN dengan memilih mereka yang berlatar belakang sipil atau PNS karier. "Ini penting untuk mengkondisikan BIN dalam konteks pendekatan human intelijen. BIN tidak boleh menakutkan rakyat, dia justru harus disegani," tuturnya.

Selain menekankan pendekatan human intelijen, Umam mengatakan syarat umum yang harus dimiliki Kepala BIN yaitu kompetensi dalam dunia intelijen, pemahaman defence intelejen, militery dan strategic intelijen, maupun psywar attack.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER