Menteri Marwan Keluarkan Jurus Nawakerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar rapat koordinasi di kantor kementerian di Kalibata, Jakarta, Selasa (11/11). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Marwan Jafar ini menghasilkan sembilan prioritas kerja yang akan dilakukan kementerian baru ini.

"Karena ini merupakan penggabungan dari tiga kementerian, jadi perlu konsolidasi yang cukup sulit. Tapi, kami adalah kementerian pertama yang sudah melakukan rapat koordinasi dan menghasilkan Nawakerja Prioritas," ujar Marwan Jafar sebelum memaparkan kesembilan program kerja kementerian ini.

Penekanan program pertama adalah revitalisasi pasar desa di 5.000 desa atau kawasan pedesaan.

"Pasar-pasar di desa harus diperhatikan karena pasar inilah yang memegang roda perekonomian penting," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sorotan kedua adalah penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp 1,4 miliar per desa secara bertahap.

"Bukan per tahun, tapi bertahap selama 5 tahun. Ini bukan 10 persen dari APBN. Setelah itu, 5 tahun yang akan datang baru kita bisa revisi undang-undangnya, tapi tetap itu 10 persen dari APBD, bukan APBN," tutur Marwan.

Selanjutnya, kementerian ini juga akan meluncurkan proyek perdana Sistem Pelayanan Publik Jaringan Koneksi Online di 3.500 desa. Kementerian telah mengantungi seluruh nomor telepon kepala desa guna menyebarluaskan informasi secara cepat.

"Intinya adalah modernisasi sistem layanan publik di desa," ujar Marwan menjelaskan.

Berbicara mengenai program Save Villages, Marwan mengaku telah mengirim tim ke Mahakam Ulu, Kalimantan Timur untuk mencari solusi masalah warga yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

"Memang kondisinya timpang di sana. Kemarin saya bertemu dengan  Menkopolhukam minta kerja sama keamanan di daerah perbatasan. Nanti saya sendiri juga Insya Allah akan meluncur ke sana," katanya.

Selain itu, kementerian ini juga akan menjalankan beberapa program lain, yaitu peluncuran Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur  desa, pembentukan dan pengembangan 5 ribu Badan Usaha Milik Desa, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 3.500 Desa Mandiri, serta penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5 ribu desa.