PDIP Sudah Tunjuk Jubir Kartu Sakti Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan semua pada program tiga kartu “sakti” yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sudah jelas. Staf Khusus Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan Dolfie Palit adalah orang yang telah ditunjuk untuk menjadi juru bicara terkait kartu-kartu tersebut.

"Kan semuanya sudah dijelaskan sama Dolfie kemarin. Jadi juru bicara kita soal ketiga kartu ini melalui Dolfie," ujar Bambang kepada CNN Indonesia di gedung DPR/MPR RI kemarin.

Ketua DPP PDIP ini menekankan saat ini program Presiden Jokowi yang diluncurkan pada Senin (3/11) lalu itu telah memiliki payung hukum yang jelas. Anggarannya pun sudah jelas yakni melalui dana APBN 2014. "Jadi omongan CSR itu sudah pasti salah. Kan dananya resmi sudah sesuai dengan perundangan, dan sudah ada payung hukumnya karena menggunakan APBN," ujarnya.

Sabtu (8/11) lalu, Dolfie memang menjelaskan bahwa untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) memiliki payung hukum dalam aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menggunakan APBN 2014. Sementara program Kartu Indonesia Pintar (KIP), ia menjelaskan kartu ini merupakan pengganti dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran kurang lebih Rp 6 triliun yang juga tercatat dalam APBN 2014. "KIP mengganti program BSM," tegasnya.

Adapun terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Dolfie menuturkan KKS berfungsi untuk memperluas manfaat dari program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu selama ini. KPS ini digunakan untuk mendapatkan BLSM saat kenaikan harga BBM.

Dia menambahkan program jangka pendek pemerintahan Jokowi akan membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu dengan dana Rp 200 ribu per bulan selama 2 bulan. Pembagian dana tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu 14,5 juta keluarga dengan giro pos dan 1 juta keluarga menggunakan sim card yang berfungsi sebagai rekening (e-money). “Anggaran APBNP 2014 pos Cadangan Perlindungan Sosial," ujar Dolfie.