Pendidikan Politik Penting bagi Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengatakan akan memprioritaskan pendidikan politik bagi perempuan demi meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Heru Prasetyo Kasidi, dalam acara jumpa pers di gedung Kemeneg PPA, Rabu (12/11).

"Pendidikan politik perempuan di pelosok Indonesia tetap menjadi perhatian utama pemerintah," katanya.

Jumpa pers tersebut diadakan dalam rangka persiapan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (lsm) untuk menghandiri Konferensi Tingkat Regional Asia Pasifik di The United Nation (UN) Centre yang akan diadakan di Bangkok pada 17 hingga 20 November ini.

Konferensi yang bertajuk The Asian Pacific Conference on Gender Equality and Women's Empowerment tersebut akan membahas laporan-laporan negara di kawasan Asia Pasifik tentang implementasi Deklarasi Beijing dan Aksi Beijing selama 20 tahun ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Heru mengatakan pihaknya telah mengadakan beberapa pelatihan pendidikan politik terhadap perempuan di 20 provinsi. Melalui pelatihan tersebut, pemerintah berharap perempuan bisa mengambil andil dalam pengambilan kebijakan di parlemen.

"Jadi, kerja perempuan nanti tidak hanya bikin kopi saja," kata Heru berseloroh.

Pelatihan tersebut, katanya, berisi tentang pendidikan bagi perempuan untuk mengambil keputusan mulai dari sistem pemerintahan terendah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang).

Tak hanya itu, perempuan di daerah juga akan dilatih untuk peduli terhadap pemberdayaan kaumnya. Dengan demikian, ketika perempuan memegang puncak kepemimpinan mereka bisa mengimplementasikan kebijakan yang dibuat.

Mengenai perkembangan kesetaraan gender di daerah, Heru menilai positif. Dia mencontohkan yang terjadi dalam pelatihan di Kalimantan Barat dan Gorontalo di mana para anggota lelaki yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga turut memberikan masukan atas pelatihan pendidikan politik bagi perempuan di daerah.

"Hal tersebut bisa membawa hawa segar bagi perkembangan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia," kata dia. "DPRD bisa mendukung peningkatan pengintegrasian gender."

Heru juga menyampaikan akan menyasar mahasiswi melalui program Kampus Perempuan Politik. Program tersebut, katanya, menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan.