Pemerintah Harus Kembangkan Daerah Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Agar membuat masyarakat Indonesia tetap ada betah di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat membuat alokasi dana untuk melakukan pengembangan di kawasan perbatasan. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai tidak diberikannya jaminan kesejahteraan kepada penduduk perbatasan, membuat rentan terulang kembali sengketa perbatasan, seperti yang kini terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

"Dana untuk memberikan kesejahteraan, infratruktur dan membangun sentra perokonomian perlu dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah perbatasan," kata Hikamahanto ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (17/11).

Menurut guru besar ilmu hukum tersebut, saat ini pemerintah Indonesia belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk perbatasan, seperti yang dialami oleh ratusan warga di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad dan Kinoko di wilayah Nunukan.

"Kondisi di Malaysia yang lebih baik bisa menjadi pool factor penduduk Indonesia ke Malaysia," ujar doktor lulusan Universitas Nottingham, Belanda ini. Dia menjamin, apabila Indonesia bisa memenuhi kebutuhan penduduk seperti kesejahteraan, infrastruktur dan sentra perekonomian, "Masyarakat yang ada di Indonesia tetap di Indonesia."

Untuk itu, dia menilai, pembangunan dan kontrol daerah perbatasan seharusnya dikontrol sekaligus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. "Justru harus yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah pusat, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar lulusan master Universitas Keiko, Jepang, ini.

Dia juga mendesak kepada sejumlah kementerian terkait untuk mengoptimalkan anggaran. "Jangan sampai anggaran yang dialokasikan ke warga negara kita, sampai juga ke negara tetangga. Ini yg dilakukan Malaysia," katanya.

Seperti diketahui, akhir pekan lalu tersiar informasi tentang ratusan warga di Nunukan, Kaliamantan Utara, yang menerima pemberian identitas warga negara Malaysia. Pemberian identitas itu memantik dugaan adanya eksodus warga Indonesia ke Malaysia. Dengan demikian, muncul dugaan akan terjadinya klaim tiga daerah di Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinoko oleh pemerintah Malaysia.