"Dana untuk memberikan kesejahteraan, infratruktur dan membangun sentra perokonomian perlu dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah perbatasan," kata Hikamahanto ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (17/11).
Menurut guru besar ilmu hukum tersebut, saat ini pemerintah Indonesia belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk perbatasan, seperti yang dialami oleh ratusan warga di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad dan Kinoko di wilayah Nunukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, dia menilai, pembangunan dan kontrol daerah perbatasan seharusnya dikontrol sekaligus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. "Justru harus yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah pusat, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar lulusan master Universitas Keiko, Jepang, ini.
ADVERTISEMENT
Seperti diketahui, akhir pekan lalu tersiar informasi tentang ratusan warga di Nunukan, Kaliamantan Utara, yang menerima pemberian identitas warga negara Malaysia. Pemberian identitas itu memantik dugaan adanya eksodus warga Indonesia ke Malaysia. Dengan demikian, muncul dugaan akan terjadinya klaim tiga daerah di Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinoko oleh pemerintah Malaysia.