Berdamai di DPR, KMP Tetap Kritik Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan penandatanganan komitmen damai antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR, Senin (17/11), tidak mempengaruhi posisi politik KMP sebagai kubu yang berada di luar pemerintahan.

"KMP melakukan peran-peran politik sebagai penyeimbang yang tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa setelah ditandatanganani kesepakatan ini, maka KMP dan KIH melebur jadi satu," kata Idrus di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

KMP, menurut Idrus, punya berbagai pertimbangan realistis untuk tetap berada di luar pemerintahan dan mengawal serta mengkritik pemerintahan Jokowi.

Pilihan Redaksi Usai Kesepakatan Damai, Pram Sentil Fadli Zon Lima Butir Kesepakatan Damai KMP-KIH Hatta Lebih Sering Bertemu Pram daripada Ibas Pramono Anung, Kunci KIH 'Taklukkan' KMP

Terkait apakah konflik antara kedua kubu di DPR benar-benar akan berakhir atau bisa terulang kembali di kemudian hari, Idrus mengatakan bahwa telah menjadi komitmen bersama bahwa proses-proses politik harus dikedepankan untuk kepentingan bangsa. Koordinator KMP itu yakin DPR bisa bekerja efektif berdasarkan kesepakatan damai yang telah diteken.

Sementara politikus Gerindra Sodik Nudjahid berharap KMP justru dapat memperkuat DPR, pun sejalan dengan pemerintah yang profesional dan solid. Jika ini terjadi, menurut Sodik, maka rakyat yang akan mendapat keuntungan dan manfaat maksimum dari parlemen.

"Tapi ternyata kita belum siap dengan kondisi itu. Maka dengan dalih budaya bangsa musyawarah mufakat, kami membuat kesepakatan," kata Wakil Ketua Komisi VIII itu.