Usai Kesepakatan Damai, Pram Sentil Fadli Zon

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru lobi Koalisi Indonesia Hebat, Pramono Anung, sempat menyindir Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai penandatanganan nota kesepahaman antara KIH dan Koalisi Merah Putih di ruang Nusantara IV gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

“Saya harap agar ego dan berbagai statement keras dapat dikurangi. Tidak ada lagi istilah ‘dikasih hati minta jantung.’ Kita ubah itu (pernyataan keras) itu jadi kedewasaan bersama,” kata Pram.

Pilihan Redaksi Lima Butir Kesepakatan Damai KMP-KIH Hatta Lebih Sering Bertemu Pram daripada Ibas Ketua DPR Ucapkan Terima Kasih ke Pram-Hatta Pramono Anung, Kunci KIH 'Taklukkan' KMP

Pekan lalu Fadli Zon melontarkan kalimat bernada keras karena kesal kepada KIH yang terus memberikan usul-usul baru kepada KMP dan pimpinan DPR dalam rangkaian lobi politik kedua kubu. Setelah diberi 21 kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan, ujar Fadli, KIH masih meminta revisi tambahan dua pasal dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Kami inginnya (masalah) cepat selesai. Tapi yang mengubah kesepakatan kan mereka sendiri (KIH), bukan kami (KMP). Sudah sepakat, berubah, sepakat, berubah lagi. Ibaratnya dikasih hati minta jantung,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu. (Baca juga PKB: Fadli Zon Seperti Ajak Berkelahi)

Selain Fadli, sejumlah legislator KMP lain juga mengemukakan kekesalannya kepada KIH. “Awalnya KIH minta 2 kursi pimpinan di Badan Anggaran dan Komisi XI, lalu berkembang menjadi 5 kursi, lalu minta lagi menjadi 10, lalu dirundingkan kembali jadi minta 16. Ketika 16 kursi itu sudah disetujui, minta lagi 5 menjadi total 21,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.

Pasca kesepakatan damai kedua kubu, Pram dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa berharap fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIH dan KMP dapat menghormati nota kesepahaman yang telah diteken. “Kami berupaya keras mencari solusi terbaik, untuk meloloskan kepentingan sempit demi kepentingan besar. Mari kita bangun kepercayaan ini,” kata Hatta.

Besan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta DPR untuk segera bekerja menyelesaikan pekerjaan rumahnya yang menumpuk karena perseteruan KIH-KMP selama lebih dari dua pekan.