"Ini kita ketahui menjadi pil pahit. Ada persoalan dampak juga yang harus diperhitungkan, tentu saja kita berharap pil pahit ini tidak menjadi racun, tetapi seperti jamu," ujar politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).
Bukan hanya infrastruktur, pengurangan subsidi harga BBM diyakini Rieke dapat membuat Indonesia menuju kedaulatan energi. Namun, hal ini akan memberikan dampak negatif, inflasi. Rieke pun mengusulkan kepada tim ahli Jokowi-JK untuk segera mengeluarkan kebijakan politik harga untuk mengatasi inflasi yang akan terjadi. "Karena jumlah rakyat itu bukan 15,5 juta," ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, pembahasan tersebut dilakukan karena banyaknya masyarakat yang telah bekerja di berbagai sektor yang sebenarnya tidak menjadi target 15,5 juta dari pemerintah untuk pengalihan subsidi. Menurutnya melalui pembahasan ini diharapkan ada keseimbangan antara penghasilan dan inflasi yang sudah terjadi.
"Bappenas katakan Rp 1000 per liter naik, maka harus ada tambahan Rp 100.000 per bulan. Artinya, kalau Rp 2000 maka harus ada tambahan Rp 200.000 per bulan. Paling tidak untuk segera cabut Inpres zaman SBY nomor 9 tahun 2013 bahwa upah tidak boleh naik lebih dari 10 persen."