PDIP Minta Kenaikan BBM Tak Dipolitisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan meminta agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dipolitisasi. Politikus senior PDIP Pramono Anung menekankan bahwa kenaikan harga BBM ini harus dilihat dari total anggaran dan fiskal secara keseluruhan.

Menurutnya, kondisi keuangan dan fiskal Indonesia yang cukup berat membuat Presiden Joko Widodo berani menaikkan harga BBM dalam satu bulan kepemimpinannya. Ia pun mengakui bahwa hal ini akan menyebabkan citra baik Jokowi sedikit berkurang.

Pilihan Redaksi Organda Batalkan Mogok dengan Lima Syarat JK Sebut SBY Tak Berani Umumkan Harga BBM Petani Minta HPP Naik Imbangi Kenaikan BBM Jalan Panjang dan Berliku BBM Bersubsidi

"Kalau saya lihat apa yang dilakukan pemerintah dan Jokowi dengan menaikan harga BBM di momen seperti ini dan jadi tidak populer dalam waktu dekat, ini risiko yang harus ditanggung," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11)

Lebih lanjut, Pramono mengatakan kenaikan harga BBM subsidi ini dapat menyehatkan kembali kondisi fiskal dan infrastruktur Indonesia. "Janji untuk membangun infrastruktur, menyehatkan, membuat masyarakat cerdas pasti akan menghadapi kesulitan. Maka Pak Jokowi memutuskan di awal dan berani menanggung resiko berani mengumumkan sendiri, menurut saya inilah pemimpin," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Bambang Wuryanto mengatakan negara mengalami defisit dari penerimaan pajak sekitar Rp 88 triliun. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menutup defisit ini adalah dengan cara menaikan harga BBM.