Hanura: Hak Interpelasi soal BBM Berlebihan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani mengatakan hingga saat ini belum ada wacana memanggil Presiden Joko Widodo terkait kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hak interpelasi yang digagas beberapa fraksi anggota Koalisi Merah Putih pun ia nilai berlebihan.

"Dari teman-teman fraksi lain belum ada pembicaraan sedikit pun (untuk memanggil Jokowi). BBM baru naik masa langsung interpelasi," kata Miryam kepada CNN Indonesia.

Pilihan Redaksi Jokowi: Tiap Hari Rp 714 T Dibakar untuk BBM BBM Naik, Fraksi PKS Galang Hak Interpelasi Demokrat Ikuti PKS Usul Hak Interpelasi BBM Gerindra: Hak Interpelasi BBM Terlalu Dini

Menurut Miryam, berdamainya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pun bisa menjadi indikator bahwa DPR sesunggunya saat ini lebih dingin menanggapi permasalahan. "Biarkan kebijakan ini berjalan dulu, dilihat dulu. Kalau ada apa-apa, baru kita pertanyakan," kata Miryam.

Pengalihan subsidi BBM kepada program-program prorakyat, menurut Miryam belum bisa langsung dinilai berhasil atau tidak. Ia menegaskan bahwa DPR, termasuk fraksi pendukung pemerintah, akan terus mengawasi kinerja pemerintah.

"Interpelasi mungkin hanya dipancing teman-teman tertentu saja," ujar Miryam.

Hak interpelasi kemarin pertama kali digagas oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Langkah PKS kemudian diikuti oleh Fraksi Demokrat. Kedua partai itu menolak kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia saat ini.

Presiden Joko Widodo, Selasa (18/11), menyatakan subsidi BBM adalah pemborosan anggaran. Menurutnya, dalam kurun waktu lima tahun, dana yang dialokasikan untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp 714 triliun. Ia ingin dana sebesar itu dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan rakyat.