Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Ketua Umum Partai Golkar untuk kembali maju dalam bursa pencalonan ketua umum Partai Golkar bukan sekedar wacana. Kepastian partai beringin untuk berada di Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi alasan Ical memaksakan diri maju kembali dalam bursa perebutan kursi Golkar 1.
Ketua DPP Partai Golkar Bambang Riyadi Soegomo mengatakan, tidak adanya kandidat yang dianggap memiliki komitmen untuk memjaga Golkar tetap di KMP membuat Ical khawatir. Ical, kata Bambang, emoh KMP menjadi komoditas politik, jika kekuasaan Golkar tidak berada ditangannya.
"Saya lihat, bang Ical tidak akan maju jika bisa melihat ada kandidat yang maju dan komit dengan KMP. Masalahnya Ical tidak melihat hal itu," kata Bambang kepada CNN Indonesia, Selasa (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang tengah digelar di Yogyakarta, hari ini hingga esok (19/11), Bambang memaparkan agenda itu menjadi ajang bertukar pikiran untuk membawa masa depan Golkar lebih baik. Termasuk, membicarakan isu-isu krusial dalam dinamika berbangsa, dan membantah adanya pembicaraan mengenai percepatan Munas Golkar pada Desember 2014.
"Tidak ada itu, rencana tetap di 2015. Pembahasan krusial itu soal bagaimana KMP mampu menyerap aspirasi di daerah termasuk DPD." Munas Partai Golkar sendiri telah diputuskan dan akan digelar pada 13 Januari 2015.
Dalam perbincangan dengan CNN Indonesia, Bambang mengkonfirmasi munculnya anggapan Ical melakukan ancaman dan intimidasi agar Munas Golkar berlangusng secara aklamasi adalah tidak benar. "Tidak ada itu, bagaimana caranya mengancam? semua kader sudah dapat posisi, baik di DPR atau di DPRD," ungkapnya.
Soal percepatan Munas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan agenda itu akan sangat membingungkan dan tidak memilki dasar hukum yang jelas karena hasil Munas 2009 merekomendasikan Munas digelar 2015 mendatang. "Legitimasinya harus dipertahankan. Ketua umum perlu konsisten, bukan kuantitas, tapi cara berpikirnya," tegas Agung.
Menurut Agung percepatan gelaran Munas malah membuat situasi internal partai terganggu. Sebab tidak ada dasar penetapan percepatan Munas, tak hanya itu jika kemudian dipercepat untuk digelar 30 November 2014, dirinya ragu penyelenggara bisa mempersiapkannya secara maksimal.