REVISI KUHP
Menteri Hukum Ingin Revisi KUHP Diprioritaskan
CNN Indonesia
Kamis, 20 Nov 2014 07:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengupayakan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019. Rabu pagi (19/11), Yasonna berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali untuk mencari solusi tersebut.
"Saya minta pikiran Ketua MA, supaya KUHP ini nanti kami prioritaskan. Kalau kami masih beda pendapat antara KUHP dengan KUHAP, harus ditentukan dulu apa yang diprioritaskan, misal KUHP ya selesaikan KUHP," ujar Yasonna ketika ditemui di Gedung MA, Rabu (19/11).
Menurut lulusan North Carolina State University Raleight, Amerika Serikat ini, masih banyak peraturan yang tumpang tindih.
Selaras dengan upaya pembahasan monitoring peraturan, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah pakar terkait penyusunan dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan 2015, Rabu pagi di Gedung DPR.
Hadir dalam rapat adalah peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri. "Umur suatu undang-undang (UU) tidak permanen, dalam artian memiliki batas waktu dan terikat pada kondisi tertentu," ujar lulusan Universitas Indonesia ini melalui siaran persnya, Rabu (19/11).
Dia mengatakan, pembaruan yang terukur, terarah, serta berkesinambungan terhadap peraturan yang ada merupakan suatu keharusan. "Hal yang sama berlaku tidak hanya dalam konteks pembentukan UU baru, tetapi juga bagi UU yang telah ada sebelumnya," kata ahli hukum tata negara tersebut.
Selain itu, menurut Ronald, monitoring dan evaluasi juga diperlukan guna mengukur efektifitas implementasi UU. "Paradigma bahwa pencapaian kinerja legislasi yang optimal adalah dengan membentuk sejumlah UU baru sebagaimana ditargetkan dalam Prolegnas perlu diubah," ujarnya.
Menurutnya, produktivitas tidak melulu diukur melalui berapa banyak peraturan yang dilahirkan. "Bobot yang sama mesti diberikan ketika pembentuk UU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UU yang telah ada sebelumnya," katanya.
"Saya minta pikiran Ketua MA, supaya KUHP ini nanti kami prioritaskan. Kalau kami masih beda pendapat antara KUHP dengan KUHAP, harus ditentukan dulu apa yang diprioritaskan, misal KUHP ya selesaikan KUHP," ujar Yasonna ketika ditemui di Gedung MA, Rabu (19/11).
Menurut lulusan North Carolina State University Raleight, Amerika Serikat ini, masih banyak peraturan yang tumpang tindih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadir dalam rapat adalah peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri. "Umur suatu undang-undang (UU) tidak permanen, dalam artian memiliki batas waktu dan terikat pada kondisi tertentu," ujar lulusan Universitas Indonesia ini melalui siaran persnya, Rabu (19/11).
Selain itu, menurut Ronald, monitoring dan evaluasi juga diperlukan guna mengukur efektifitas implementasi UU. "Paradigma bahwa pencapaian kinerja legislasi yang optimal adalah dengan membentuk sejumlah UU baru sebagaimana ditargetkan dalam Prolegnas perlu diubah," ujarnya.
Menurutnya, produktivitas tidak melulu diukur melalui berapa banyak peraturan yang dilahirkan. "Bobot yang sama mesti diberikan ketika pembentuk UU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UU yang telah ada sebelumnya," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK