KPK Sambut Baik Itikad Kerja Sama Jaksa Agung

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski sempat menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo memilih H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung Baru, Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik itikad politisi Nasional Demokrat itu yang ingin menjalin kerja sama dengan lembaga antirasuah.

"Sangat welcome. Mari bersinergi dengan KPK berantas korupsi dengan cara-cara luar biasa," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada CNN Indonesia, Jumat (21/11).

Adnan mengatakan, KPK berharap Prasetyo bisa lebih tegas memimpin Kejaksaan Agung jika ingin serius menjalin kerja sama antarlembaga penegak hukum. Keseriusan itu perlu dibuktikan dengan "cara-cara luar biasa" dalam urusan kinerja dan disiplin pejabat Kejagung. "Target kinerja bawahan harus dilipatgandakan," kata Adnan.

Selain pengoptimalan kinerja, Adnan juga berharap Prasetyo bisa meningkatkan penanganan kasus di Kejagung. "Kalo semula hanya satu kasus korupsi yang ditangani Kajati perbulan, misalnya, usahakan bisa menjadi tiga kali lipat. Hukuman juga diancam setinggi tingginya," kata Adnan.

Senada dengan Adnan, Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga merespons baik niatan kerja sama Prasetyo dengan lembaga yang dipimpinnya. "Bagus kerja sama sesama penegak hukum, lebih substantif, transparan dan dinamis," kata komisioner KPK yang akrab disapa Zul, Jumat (21/10).

Meski demikian, Zul enggan mengomentari rekam jejak dan latar belakang politisi yang melekat di diri Prasetyo. "Jangan tanya saya, tanya pada yang mengusulkan dan yang mengangkatnya," ujar Zul kepada CNN Indonesia.

Terpilihnya Prasetyo menuai pro-kontra karena pelantikannya dianggap terlalu tergesa-gesa. Selain itu, latar belakang politisi yang melekat di diri Prasetyo dipandang menodai integritas seorang Jaksa Agung.

Apa mau dikata, figur yang disebut-sebut pesanan bos NasDem Surya Paloh itu kadung dilantik. Ketua KPK Abraham Samad bahkan tegas menyebut pilihan kepala negara itu sangat tidak tepat.

Samad menyayangkan presiden menunjuk figur dari partai politik untuk menampuk kepemimpinan di sebuah lembaga penegak hukum. "Karena politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan. Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yg independen dan berintegritas," ujarnya, Kamis (20/11).