Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah serius menyelesaikan konflik yang terjadi antara TNI dan Polri. Penyelesaian tuntas yang bukan sekadar dibicarakan di meja makan saat dua jenderalnya makan malam bersama.
Pengamat kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar, Senin (24/11) mengatakan, konflik yang terjadi baru-baru ini merupakan buah dari masalah yang belum diselesaikan. Upaya penyelesaian bentrokan yang ada selama ini dianggap tidak menyentuh akar masalah.
"Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan makan malam pemimpin," kata Bambang di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bambang, ada masalah lama yang belum selesai antara TNI dan Polri. Masalah itu adalah pemisahan peran TNI dan Polri. "Ada hal yang belum didudukkan secara tepat, ini menimbulkan kecemburuan," kata Bambang.
Harusnya, akar masalah kecemburuan ini diselesaikan tuntas oleh pimpinan TNI dan Polri.
Senada dengan Bambang, pengamat keamanan Hari Prihartono mengatakan, sejak awal reformasi, pemisahan TNI-Polri dalam tataran kewenangan tidak tuntas. Ini diperparah ketika pemerintah terkesan kurang tanggap saat konflik berulang. "Padahal ini persoalan serius," kata Hari.
Serius karena masyarakat sengat diresahkan. Bentrok terjadi di ruang publik di mana terdapat warga yang seharusnya mendapat pengayoman dan rasa aman dari TNI dan Polri.
"Ini institusi negara, pakai atribut dan senjata dan terjadi di ruang publik. Ini akan menimbulkan rasa tidak aman," katanya.
Untuk itu, Hari mendesak pemerintah untuk terjun langsung ke medan masalah. Menurutnya di jajaran kabinet Jokowi adalah mampu menyelesaikan kasus ini. "Tapi kalau tidak dioptimalkan, tidak ada gunanya. Jika terus begini, pemerintahan Joko Widodo tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap masalah ini," kata Hari.