Tak Ada Legislator Demokrat Teken Usul Interpelasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Demokrat, Selasa (25/11), belum menentukan sikap soal usulan interpelasi terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Interpelasi digulirkan pertama kali oleh Partai Keadilan Sejahtera, dan mendapat dukungan Golkar.

Dalam daftar inisiator interpelasi yang kemarin tergeletak di ruang rapat Fraksi Golkar, tercantum 18 tanda tangan anggota DPR, dan tak ada di antara mereka yang berasal dari Fraksi Demokrat.

Pilihan Redaksi KMP Matangkan Interpelasi Siang Ini Bermodal KMP, PKS Yakin Interpelasi Bergulir Gerindra: Hak Interpelasi BBM Terlalu Dini BBM Naik, Fraksi PKS Galang Hak Interpelasi

“Masih ada waktu. Demokrat tetap ingin meminta penjelasan lebih dulu ke Pemerintah mengapa harga bahan bakar minyak dinaikkan sekarang,” kata Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Penjelasan pemerintah, menurut Agus, tidak harus diberikan dalam bentuk menjawab hak interpelasi. Untuk diketahui, interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 165 Tata Tertib DPR, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usul interpelasi dapat lolos bila mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR, dan dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir dalam paripurna tersebut.

Demokrat cenderung memilih interpelasi sebagai opsi terakhir. Apabila pemerintah memiliki alasan baik untuk menaikkan harga BBM subsidi di saat harga minyak dunia turun, ujar Agus, maka Demokrat akan memahami. (Baca Jokowi: Tiap Hari Rp 714 Triliun Dibakar untuk BBM)

Sementara dalam kapasitasnya selaku Wakil Ketua Umum DPR, Agus belum mengetahui berapa persisnya jumlah penanda tangan usul interpelasi yang terkumpul sampai hari ini. Ia akan menunggu saja sampai usul interpelasi itu sampai ke pimpinan DPR.

Senin kemarin (24/11), Jokowi menanggapi usul interpelasi yang bergulir di DPR dengan dingin. “Berapa puluh kali (pemerintahan-pemerintahan era sebelumnya) menaikkan BBM? Apa pernah diinterpelasi?” sindir Jokowi.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan siap menghadapi interpelasi DPR. “Interpelasi itu kan hak bertanya (meminta keterangan), jadi ya akan kami jawab,” kata mantan ketua umum Golkar itu.