Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Hanura Farid Alfauzi menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak cerdas dengan mengeluarkan surat permintaan penundaan rapat yang lebih condong melarang para eselon I BUMN rapat dengan DPR.
"Kalau ini dilarang, tegas saya katakan bu Rini tidak cerdas menyikapi. Ini persoalan teknis jangan dibawa ke ranah politik," ujar Farid di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
Ia meminta kepada mantan menteri perindustrian dan perdagangan tersebut untuk segera mencabut surat penundaan tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil Rini menghambat kerja evaluasi dan pengawasan DPR kepada pemerintah. (Baca:
Tolak Undangan DPR, Rini Dibela Jokowi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya katakan kepada Bu Rini, apa yang dirugikan? Ketika kita bicara dengan direksi dalam hal evaluasi dan pengawasan. Ini fungsi kita. Saya minta surat edaran itu segera dicabut supaya agenda kita bisa jalan," tutur anggota yang komisinya antara lain membidangi perdagangan dan perindustrian ini. (Baca:
Fadli: Memang Menteri Rini Hidup di Negara Mana?)
Menteri Rini mengirimkan surat penundaan tersebut karena menurutnya kondisi DPR saat ini belum kondusif, masih ada kekosongan dalam kursi kepemimpinan komisi. Kemarin, Presiden Joko Widodo juga mendukung langkah yang dilakukan oleh Rini dengan mengeluarkan permintaan penundaan rapat antara DPR dengan para menteri.
"Di komisi akan ada perubahan pimpinan yang belum tuntas karena revisi UU MD3 belum selesai. Tetapi kalau kita rapat dengan lembaga teknis di tingkat direksi apa masalahnya? Itu tak pantas dihadang menteri. Kalau menteri tidak hadir karena MD3 ya tak masalah," ujarnya.