Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung siap melakukan mediasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang kini tengah meributkan ihwal jadwal munas dan posisi ketua umum. Menurut Akbar, saling klaim antara keduanya sangat memprihatinkan dan akan mengganggu kerja partai dalam mempersiapkan konsolidasi menuju 2019.
"Peristiwa itu bisa mengarah pada terganggunya soliditas partai golkar. Padahal soliditas itu penting bagi Partai Golkar untuk menghadapi pemilu 2019 mendatang," ujar Akbar di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (26/11).
Mencegah konflik melebar, Dewan Pertimbangan Partai Golkar memutuskan untuk segera mencari langkah-langkah dan penyelesaian yang tepat. "Kami dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar bersedia untuk memediasi hal-hal yang dapat mengganggu soliditas Partai Golkar," katanya.
Langkah awal sebetulnya sudah dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Partai Golkar dengan mengirimkan surat berisi saran dan rekomendasi agar Munas IX Partai Golkar diadakan pada awal tahun 2015 kepada DPP Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Rapimnas Yogyakarta 18-19 November 2014 menyarankan agar Munas diadakan pada 30 November 2014 yang dianggap beberapa kalangan terlalu terburu-buru.
Setelah itu, komisi organisasi yang turut dibentuk untuk menyusun rangkaian acara dan tanggal pelaksanaan munas juga menyarankan agar forum tertinggi partai tersebut berlangsung pada 30 November 2014. Oleh karena itu, menurut Akbar, Munas pada akhir bulan ini telah memiliki legalitas yang jelas.
Menanggapi surat yang telah dilayangkan oleh Agung Laksono cs, Akbar Tandjung belum bisa berkomentar apa-apa. "Saya belum tahu itu dan akan segera saya cek kepada yang bersangkutan," katanya.