Fadli Sebut Menteri Tedjo Bodoh dan Amatir

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan alasan pelarangan pemberian izin keamanan pada Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar yang dikeluarkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno bodoh.

Pilihan Redaksi Menkopolkam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman Idrus Marham: Munas di Bali Aman 1000 Persen Cosmas Batubara: Ical Jangan Maju Lagi Titiek Soeharto: Prabowo Tak Intervensi Golkar

Fadli bahkan menuding Tedjo tak profesional dalam bekerja karena lebih mementingkan urusan partai lain dibandingkan tugas utamanya. "Itu (larangan) bodoh sekali, kalau alasannya masalah pariwisata, dia pernah ke Bali enggak sih?," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11).

Menurutnya, untuk acara selevel munas Golkar, acara tentu diadakan di dalam gedung konvensi kapasitas 5.000 orang. Dengan Keamanan yang sangat terjaga, terbatasi, fadli keamanan bisa dijamin. "Jadi bodoh sekali‬," kata Fadli lagi.

Lebih lanjut, Fadli juga menuding Tedjo bertindak tak profesional. Seharusnya, sebagai menkopolhukam harusnya lebih berfokus mengurusi kisruh yang terjadi antara TNI dan Polri di Batam dan bukan mengurusi permasalah internal Partai Golkar.

Fadli berpendapat, acara munas Golkar tak membutuhkan perizinan yang disebut Tedjo yang harus dikeluarkan Polri. Pelarangan yang dikeluarkan Tedjo adalah bentuk intervensi.  "Sangat jelas Menkopolhukam menjalankan misi politik," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Apabila larangan tersebut benar-benar dijalankan Fadli berpendapat Indonesia akan kembali seperti pada masa orde baru. Independensi partai politik terancam hilang. (Baca juga: Kemenkopolkam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)

Fadli mecontohkan kejadian pada tahun 1971 dimana ada 10 partai yang pecah kemudian bergabung menjadi tiga partai besar yakni yakni partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PP).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, jangan sampai independensi partai politik kembali tercoreng. "Rezim itu sdh kita tinggal sejak jaman orde baru. Kami minta pemerintah utk pelajari perundang-undangan," kata Fadli.

Edaran untuk tidak memberikan izin munas Golkar di Bali dikeluarkan Tedjo tadi malam. Tedjo beralasan, Bali adalah kawasan wisata sehingga jika ada kerusuhan di Bali maka akan mencorong citra Indonesia di mata dunia.