Hari Ini Ada 202 Anggota DPR Mendukung Interpelasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Hari ini, sebanyak 45 anggota dewan ikut menandatangani form usulan hak interpelasi kenaikan harga BBM. Artinya, sudah ada 202 anggota dewan yang menggunakan hak interpelasi mereka atas kenaikan harga BBM. 

Politikus dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan penambahan tersebut menjadi bentuk kepekaan anggota DPR terhadap masalah masyarakat. "Pertama, timetable kita bergerak dari Senin baru 18 anggota. Kemudian, Selasa sudah 157 anggota dan hari ini sudah 202. Ini menunjukkan besarnya respon anggota yang peka dengan kegalauan masyarakat. Kami berterimakasih kepada semua anggota," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Form usulan hak interpelasi kenaikan harga BBM ini disosialisasikan oleh Muhammad Misbakhun (Golkar), Aditya Anugerah Mohan (Golkar), Yandri Susanto (PAN), Desmon Junaidi Mahesa (Gerindra) dan Ecky Awal Mucharam (PKS).

Seperti diketahui, syarat utama untuk mengajukan hak interpelasi ke pimpinan dewan adalah adanya 25 orang yang lebih dari satu fraksi menandatangani form tersebut. Meskipun sudah lebih dari persyaratan awal, namun para inisiator hak interpelasi ini masih memberikan waktu kepada para anggota dewan yang tergerak hatinya untuk turut menandatangani form tersebut.

"Hari ini saya sampaikan juga, kami akan berusaha untuk menambah jumlahnya. Kami merencanakan tidak sekarang untuk sampaikan ke pimpinan. Kami tunggu sampai jumlah optimal," kata Misbakhun.

Berdasarkan perhitungan form tanda tangan, 202 anggota yang menandatangani form tersebut berasal dari lima fraksi. Mereka di antaranya berasal dari farksi Partai Golkar sebanyak 66 anggota, 62 dari fraksi Gerindra, 33 dari fraksi PAN, 35 dari fraksi PKS dan enam orang dari fraksi PPP.

Meskipun, semua fraksi partai KMP menandatangani form interpelasi, para inisator menekankan bahwa ini merupakan hak anggota seutuhnya, bukan suruhan pimpinan fraksi.

"Ini bukan bicara partai, ini individu dewan yang akan gunakan hak. Kami contohnya, di Gerindra tidak paksakan, mereka membebaskan anggota sesuai konstitusi," ujar Politikus Gerindra Desmon Junaidi Mahesa.