PERPPU PILKADA
SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu
CNN Indonesia
Kamis, 04 Des 2014 07:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, Nusa Dua, Rabu (3/12), menegaskan penolakan partai beringin terhadap Perppu Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhyono di akhir masa pemerintahannya. Golkar ingin pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan oleh rakyat.
Demokrat mengingatkan sudah ada perjanjian hitam di atas putih soal dukungan Koalisi Merah Putih, termasuk Golkar, atas Perppu Pilkada. Namun Demokrat siap menghadapi keputusan Golkar, dan akan membuka komunikasi politik dengan KMP demi lolosnya Perppu Pilkada di DPR. (Baca: Golkar Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Siap Bertarung)
Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pergantian pemerintahan, Minggu (5/10), membeberkan proses kesepakatan Demokrat dan KMP soal Perppu Pilkada lewat akun Twitter pribadinya. Di situ, sang Ketua Umum Demokrat bercerita sudah menelepon Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang sedang berada di luar negeri saat perjanjian ditandatangani.
SBY saat itu mengeluarkan Perppu Pilkada untuk membatalkan UU Pilkada yang telah disetujui DPR peridoe 2009-2014 lewat voting di rapat paripurna. Dalam UU Pilkada, kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD seperti sebelum masa SBY memerintah.
UU tersebut memancing protes dan reaksi keras publik yang tak mau hak mereka untuk memilih pemimpin daerah dirampas. Kemarahan masyarakat menjadi salah satu alasan kenapa Perppu Pilkada dipandang SBY mendesak untuk diterbitkan. (Baca: Menimbang-nimbang Perppu Pilkada)
Demokrat pun mencari dukungan KMP atas Perppu Pilkada. SBY, lewat akun Twitter-nya, bercerita proses negosiasi menuju kesepakatan dimulai pada 30 September. “Kamis malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang membawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP,” tulis SBY.
KMP menawarkan kepada Demokrat untuk bergabung bersama mereka di DPR dan MPR, meski Demokrat secara resmi bukan bagian dari KMP. SBY kemudian menerima tawaran tersebut dengan satu catatan: KMP harus mendukung Perppu Pilkada langsung dengan perbaikan yang bakal diterbitkan SBY.
“Sistem pilkada langsung dengan perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejewantahan kedaulatan rakyat,” tegas SBY.
Syarat SBY itu kemudian disampaikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa –yang juga besan SBY– pada rapat pimpinan KMP. “Malam itu juga mereka setuju untuk mendukung Perppu Pilkada,” kata SBY.
Hari berikutnya, 1 Oktober, pembicaraan antara Demokrat dan KMP berlanjut. SBY menuntut persetujuan hitam di atas putih sebagai bukti dukungan KMP atas Perppu Pilkada. Saat itu Aburizal (Ical) kebetulan sedang tak ada di tanah air.
“Berhubung Ketua Umum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju (mendukung Perppu), saya telepon langsung agar terjadi kebulatan (dukungan KMP),” ujar SBY.
Kesepakatan pun, menurut SBY, diteken seluruh sekretaris jenderal dan ketua umum partai anggota KMP, mulai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP. Namun khusus PPP, hanya ketua umumnya –saat itu Suryadharma Ali– yang ikut menandatangani kesepakatan.
Seluruh proses itu 1 Oktober malam, hari usai anggota DPR baru periode 2009-2014 dilantik. “Sekitar pukul 20.00, saya menerima lembar kesepakatan untuk (1) Kebersamaan (KMP dan Demokrat) di DPR dan MPR; (2) Dukung Perppu Pilkada Langsung dengan perbaikan,” papar SBY.
Namun saat itu pun SBY sudah menyadari kemungkinan KMP ingkar janji. “Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP,” ujar SBY optimistis.
Kini Demokrat berharap anggota KMP lain tidak megikuti langkah Golkar yang menarik dukungan dari Perppu Pilkada. “Kami tidak kecewa. Itu (ingkar) biasa terjadi dalam politik. Tapi kami masih yakin anggota KMP lain memegang etika dan komitmen,” kata Ketua Harian Syarif Hasan, Kamis (4/12).
Syarif pun tetap menghadiri penutupan Munas Golkar hari ini di Nusa Dua, Bali, terlepas dari ‘tikaman’ partai beringin ke punggung Demokrat.
Demokrat mengingatkan sudah ada perjanjian hitam di atas putih soal dukungan Koalisi Merah Putih, termasuk Golkar, atas Perppu Pilkada. Namun Demokrat siap menghadapi keputusan Golkar, dan akan membuka komunikasi politik dengan KMP demi lolosnya Perppu Pilkada di DPR. (Baca: Golkar Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Siap Bertarung)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UU tersebut memancing protes dan reaksi keras publik yang tak mau hak mereka untuk memilih pemimpin daerah dirampas. Kemarahan masyarakat menjadi salah satu alasan kenapa Perppu Pilkada dipandang SBY mendesak untuk diterbitkan. (Baca: Menimbang-nimbang Perppu Pilkada)
KMP menawarkan kepada Demokrat untuk bergabung bersama mereka di DPR dan MPR, meski Demokrat secara resmi bukan bagian dari KMP. SBY kemudian menerima tawaran tersebut dengan satu catatan: KMP harus mendukung Perppu Pilkada langsung dengan perbaikan yang bakal diterbitkan SBY.
“Sistem pilkada langsung dengan perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejewantahan kedaulatan rakyat,” tegas SBY.
Syarat SBY itu kemudian disampaikan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa –yang juga besan SBY– pada rapat pimpinan KMP. “Malam itu juga mereka setuju untuk mendukung Perppu Pilkada,” kata SBY.
Hari berikutnya, 1 Oktober, pembicaraan antara Demokrat dan KMP berlanjut. SBY menuntut persetujuan hitam di atas putih sebagai bukti dukungan KMP atas Perppu Pilkada. Saat itu Aburizal (Ical) kebetulan sedang tak ada di tanah air.
“Berhubung Ketua Umum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju (mendukung Perppu), saya telepon langsung agar terjadi kebulatan (dukungan KMP),” ujar SBY.
Kesepakatan pun, menurut SBY, diteken seluruh sekretaris jenderal dan ketua umum partai anggota KMP, mulai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP. Namun khusus PPP, hanya ketua umumnya –saat itu Suryadharma Ali– yang ikut menandatangani kesepakatan.
Seluruh proses itu 1 Oktober malam, hari usai anggota DPR baru periode 2009-2014 dilantik. “Sekitar pukul 20.00, saya menerima lembar kesepakatan untuk (1) Kebersamaan (KMP dan Demokrat) di DPR dan MPR; (2) Dukung Perppu Pilkada Langsung dengan perbaikan,” papar SBY.
Namun saat itu pun SBY sudah menyadari kemungkinan KMP ingkar janji. “Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP,” ujar SBY optimistis.
Kini Demokrat berharap anggota KMP lain tidak megikuti langkah Golkar yang menarik dukungan dari Perppu Pilkada. “Kami tidak kecewa. Itu (ingkar) biasa terjadi dalam politik. Tapi kami masih yakin anggota KMP lain memegang etika dan komitmen,” kata Ketua Harian Syarif Hasan, Kamis (4/12).
Syarif pun tetap menghadiri penutupan Munas Golkar hari ini di Nusa Dua, Bali, terlepas dari ‘tikaman’ partai beringin ke punggung Demokrat.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK