Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan berada pada kubu yang sama dengan Partai Demokrat soal Perppu Pilkada. PDIP pun siap mendukung Demokrat dalam meloloskan Perppu tersebut di parlemen.
“PDIP mengormati kedaulatan rakyat lewat pilkada langsung. Kami tak mau hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya dikebiri. Maka posisi kami saat ini bersama Demokrat,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada CNN Indonesia, Kamis (4/12).
Demokrat saat ini mulai melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain di DPR pasca Golkar dalam Musyawarah Nasional IX di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12), menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perppu Pilkada dikeluarkan SBY untuk membatalkan UU Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD. UU Pilkada yang saat itu telah disetujui DPR lewat proses voting di rapat paripurna, menuai protes dan reaksi keras masyarakat sehingga SBY menganggap kondisi saat itu mendesak untuk mengeluarkan Perppu. (Baca:
Menimbang-nimbang Perppu Pilkada)
SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat kemudian mengantongi dukungan Koalisi Merah Putih, termasuk di dalamnya Golkar, atas Perppu tersebut. Namun Golkar ternyata mengingkari kesepakatan itu. (Baca:
SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu)
Sejak awal, PDIP mendukung pilkada langsung sehingga kini pun mendukung Perppu Pilkada. Dalam voting UU Pilkada di DPR akhir September, Koalisi Indonesia Hebat mendukung pilkada langsung oleh rakyat, sedangkan KMP mendukung pilkada lewat DPRD. Namun KIH kalah karena Demokrat yang diinstruksikan SBY mendukung pilkada langsung ternyata justru walkout dari paripurna, menyebabkan suara kubu pendukung pilkada langsung tak bisa menyaingi jumlah suara KMP.
Meski dahulu ditinggalkan Demokrat, kini PDIP siap mendukung partai pimpinan SBY itu karena pilkada langsung merupakan sikap mereka. “PDIP menghormati semangat reformasi, dengan suara rakyat sebagai kedaulatan tertinggi,” tegas Hasto.
PDIP juga akan melobi partai-partai KIH lain agar tetap solid mendukung Perppu Pilkada. “Setiap partai punya kedaulatan sendiri, tapi kami akan terus berdialog, termasuk ke PPP,” ujar Hasto.
Di saat yang sama, Demokrat kini juga menggalang dukungan partai-partai KMP di luar Golkar. Demokrat khususnya membidik PPP dan PAN agar tak megingkari kesepakatan dukungan KMP atas Perppu Pilkada. Suara Demokrat, KIH, ditambah PAN dan PPP, menruut Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan, cukup untuk memastikan kemenangan Perppu Pilkada di DPR.