Golkar Ingkar, SBY Minta PD Merapat ke PDIP

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhyono (SBY) meminta kadernya untuk menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Perintah ini terkait upaya meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR.

"Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dgn PDIP dan KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil," kata SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis (4/12) malam. Kicauan ini dilengkapi dengan tanda *SBY* sebagai bukti bahwa SBY sendiri yang menulis kicauan tersebut.

SBY merasa perlu menyampaikan sikapnya terkait Perppu Pilkada karena adanya penolakan dari Partai Golkar. Dalam Munas IX di Nusa Dua, Bali, Golkar tegas menolak Perppu dan berharap pemilihan kepala daerah ada di tangan DPRD.

SBY menyampaikan sikapnya ini dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-6 yang mengeluarkan Perppu dan Ketua Umum PD saat ini.

Pilihan Redaksi PAN: Demokrat Jangan Lobi Perppu Membabi Buta SBY Disebut Bohong Soal Kesepakatan Perppu Pilkada Gerindra Belum Tentukan Sikap Terkait Perppu Pilkada

Menurutnya, komunikasi perlu dijalin PD dengan PDIP dan KMP karena SBY menilai tidak mungkin bekerjasama dengan pihak yang tidak konsisten dan mengingkari kesepakatan dengan meninggalkan komitmen begitu saja.

Pernyataan SBY ini merujuk pada Partai Golkar yang menolak Perppu sebagaimana diputuskan dalam Munas IX di Bali. Padahal menurutnya sudah ada kesepakatan yang ditandangani dengan PD dan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) lainnya.

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," kata SBY lagi. Hal ini tak selaras dengan keinginan PD yang ingin terus memperjuangkan sistem pilkada langsung dengan beberapa perbaikan.

SBY saat ini mengaku masih memegang nota kesepakatan enam partai politik yakni PD, Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PPP.

Nota kesepahaman itu menurut SBY ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing partai. Kecuali PPP yang hanya ditandatangani oleh ketua umumnya saja. "Nota kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY lagi.

PD menurutnya mau bersama dengan KMP dalam pemilihan pemimpin DPR dan MPR dengan syarat mutlak, KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Karena itu penolakan secara sepihak yang dilakukan Golkar dinilai SBY sebagai bentuk pengingkaran kesepakatan. 

Bila perlu, SBY mengaku siap menjelaskan lahir proses lahirnya kesepakatan antara PD dengan lima partai anggota KMP. (Baca : SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu)

Terakhir SBY mengatakan, sebenarnya ia sudah ingin "menyepi" dari dunia politik. Namun keadaan saat ini yang membuatnya harus turun gunung mengambil sikap tegas dan terang.