PERSOALAN KETENAGAKERJAAN
BNP2TKI Minta Pengurusan Dokumen TKI Tak Dipegang Swasta
CNN Indonesia
Minggu, 07 Des 2014 05:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen dari Malaysia ke tanah air terhambat rumitnya birokrasi. Pengurusan dokumen yang diserahkan kepada pihak swasta menjadi salah satu faktor penyebab.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan semestinya mekanisme pengurusan dokumen TKI tanpa dokumen di Malaysia tidak diserahkan kepada pihak swasta.
“Untuk mengurus dokumen ke pemerintah Malaysia harus lewat Sarekat Iman, sebuah perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah. Saya sudah komplain ke Menteri Luar Negeri. Masak layanan diserahkan ke swasta,” kata Nusron kepada media ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/12).
Dia berpendapat pengurusan dokumen oleh pihak swasta justru menghambat kepulangan TKI ke tanah air. Saat ini, katanya, banyak TKI bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi.
Menengarai persoalan ini, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan moratorium agar para TKI melengkapi dokumen untuk bisa kembali ke Indonesia. Mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut mengatakan saat ini terdapat 1,2 juta TKI bekerja tanpa dokumen resmi di Malaysia.
“Sebagian sudah pulang, tetapi sebagian terhambat karena penumpukan,” ujar dia.Penumpukan tersebut, katanya, terjadi lantaran birokrasi yang rumit saat hendak pulang ke tanah air.
Merujuk data BNP2TKI, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia sejak Juli hingga September 2014 yakni sebanyak 60.397 jiwa. Kendati demikian, ditemukan sejumlah 1.088 TKI bermasalah lantaran tak memiliki dokumen lengkap seperti paspor.
Mereka pulang dari sejumlah negara Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Kepulangan mereka melalui 13 pintu kepulangan di antaranya BPK TKI Selapajang Tangerang, Terminal 2 Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ahmad yani, Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan Bandara Kualanamu Medan.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan semestinya mekanisme pengurusan dokumen TKI tanpa dokumen di Malaysia tidak diserahkan kepada pihak swasta.
“Untuk mengurus dokumen ke pemerintah Malaysia harus lewat Sarekat Iman, sebuah perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah. Saya sudah komplain ke Menteri Luar Negeri. Masak layanan diserahkan ke swasta,” kata Nusron kepada media ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menengarai persoalan ini, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan moratorium agar para TKI melengkapi dokumen untuk bisa kembali ke Indonesia. Mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut mengatakan saat ini terdapat 1,2 juta TKI bekerja tanpa dokumen resmi di Malaysia.
Merujuk data BNP2TKI, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia sejak Juli hingga September 2014 yakni sebanyak 60.397 jiwa. Kendati demikian, ditemukan sejumlah 1.088 TKI bermasalah lantaran tak memiliki dokumen lengkap seperti paspor.
Mereka pulang dari sejumlah negara Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Kepulangan mereka melalui 13 pintu kepulangan di antaranya BPK TKI Selapajang Tangerang, Terminal 2 Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ahmad yani, Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan Bandara Kualanamu Medan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK