Masalah Perekrutan TKI Harus Jadi Prioritas BNP2TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Persoalan penempatan dan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama ini dinilai masih bermasalah. Terpilihnya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diharapkan bisa membuka celah penyelesaian carut marut tersebut.

Direktur Eksekutif Migrant Care, lembaga advokasi buruh migran, Anies Hidayah menyampaikan apresiasinya kepada terpilihnya Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI yang baru.

Lihat juga: Jokowi Lantik Kepala BKPM dan BNP2TKI

Anies menceritakan awalnya para buruh banyak menaruh harapan pada sosok Eva Kusuma Sundari yang dinilai lebih sering terjun ke lapangan untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

"Saya akui Pak Nusron itu orang baik dan punya kualitas. Sayangnya, dia tidak punya sejarah perlindungan buruh migran dan ketenagakerjaan selama menjadi politisi," kata Anies saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (28/11) malam.

Pilihan Redaksi Menteri Hanif Tutup Penampungan Ilegal TKI Ragam Jebakan dari Sindikat Narkotik buat TKI Cerita Anda, Perempuan di Balik Koper Narkotika Kedekatan Politik Jadikan Nusron Kepala BP2TKI

Anies selanjutnya mengatakan tantangan kepala BNP2TKI yang baru adalah persoalan rekrutmen dan penempatan TKI ke luar negeri.

Selama ini, peran BNP2TKI tersebut tidak berjalan dengan baik karena adanya tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang Kemenaker).

"Selama 5 tahun pertama setelah pembentukan BNP2TKI terjadi rebutan kewenangan dan fungsi antara dua lembaga tersebut, " ujar dia.

Rebutan kewenangan tersebut, katanya, membuat fungsi pengawasan dan perlindungan buruh migran tidak berjalan dengan baik.

"Semua dilakukan semau-maunya, mulai dari merekrut, menampung dan memberikan pelatihan. Sangat tidak manusiawi dan pengawasan sangat lemah," ujar dia.

Anies kemudian menyampaikan ke depannya pihaknya berharap BNP2TKI bisa mereformasi sistem rekrutmen TKI. Selain itu, fungsi pengawasan juga diharapkan bisa lebih diperketat terutama terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia swasta (PJTKIS) ke luar negeri.

Lebih jauh lagi, pihaknya mengharapkan pemerintah nantinya bisa tegas melarang pejabat yang ikut serta dalam bisnis penempatan buruh migran.

Peran serta pejabat dalam bisnis tersebut, katanya, terlalu besar sehingga memonopoli bisnis penempatan buruh migran.

Sementara itu, Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI terpilih mengatakan tidak menyangka terpilih sebagai kepala BNP2TKI yang baru.

"Selama sepuluh tahun saya menjabat di DPR, saya selalu menghindar isu tenaga kerja. Tiba-tiba Tuhan menyuruh saya di sini," ujar dia. 

Lihat juga: Nusron Akan Terapkan Layanan Satu Atap untuk TKI

Nusron juga mengatakan berencana membuat layanan satu atap dan model peringatan dini untuk perlindungan TKI di awal masa jabatannya.