MUNAS GOLKAR
Agun: DPD Golkar yang Hadir di Bali Juga ke Munas Jakarta
CNN Indonesia
Sabtu, 06 Des 2014 13:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) tak menampik Musyawarah Nasional Golkar versi mereka digelar mendadak. Munas akan dibuka sekitar enam jam lagi, Sabtu malam (6/12), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Semula TPPG yang diketuai Agung Laksono berencana menyelenggarakan Munas pada 15-18 Januari 2015. Namun kondisi Golkar yang dinilai genting membuat mereka mempercepat Munas. Lagipula, menurut TPPG, seluruh persiapan untuk menggelar Munas telah rampung.
TPPG telah menyebar undangan untuk Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota). Mereka mengklaim lebih dari separuh pemegang hak suara Munas, yakni DPD I, DPD II, dan ormas pendiri serta ormas sayap Golkar, telah mengkonfirmasikan kehadirannya.
“Anggota DPD I dan II Gokar yang akan datang nanti malam juga yang hadir di (Munas) Bali kemarin,” kata anggota TPPG Agun Gunandjar Sudarsa di Menteng, Jakarta.
Dari pemegang hak suara Munas yang berjumlah sekitar 560, ujar Agun, kuorum sudah terpenuhi. “Syarat kuorum kan yang penting lebih dari 50 persen pemilik suara dari seluruh Indonesia. Artinya bila ada 280 pemegang suara, sudah kuorum. Maka dalam hitungan jam, kami akan mengadakan Munas,” kata dia.
Agun mengakui kader-kader Golkar dari DPD I dan II menerima ancaman berupa pelengseran hingga pemecatan apabila hadir di Munas Jakarta. Oleh sebab itu TPPG melakukan komunikasi intens khususnya dengan DPD II sejak Munas Bali diselenggarakan 30 November-4 Desember kemarin.
“Kami bilang, kalau bisa mereka kirim saja perwakilan. Yang penting pengurus. Akhirnya mereka bersedia hadir ke Jakarta,” ujar Agun.
Saat ini peserta Munas yang berdatangan ke Hotel bercure semakin banyak. Di antara mereka tampak anggota dan pengurus ormas pendiri Golkar seperti SOKSI dan KOSGORO, serta perwakilan DPD Golkar Ngawi yang mengenakan baju serba kuning khas Golkar.
Soal ancaman bagi kader yang menghadiri Munas Jakarta dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurul Arifin dari kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie. “Itu Munas ilegal karena Munas yang sah sudah dilakukan di Bali. DPP akan menjatuhkan sanksi bagi pengurus DPD Golkar yang menghadiri Munas itu nanti malam,” kata Nurul kepada CNN Indonesia.
TPPG –yang seluruh anggotanya telah dipecat Golkar dalam Munas Bali– berkukuh menggelar Munas Jakarta karena memandang Munas Bali tidak sah, tidak berlangsung secara demokratis, dan sejak awal hanya diskenariokan untuk memenangkan kembali Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar.
Semula TPPG yang diketuai Agung Laksono berencana menyelenggarakan Munas pada 15-18 Januari 2015. Namun kondisi Golkar yang dinilai genting membuat mereka mempercepat Munas. Lagipula, menurut TPPG, seluruh persiapan untuk menggelar Munas telah rampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pemegang hak suara Munas yang berjumlah sekitar 560, ujar Agun, kuorum sudah terpenuhi. “Syarat kuorum kan yang penting lebih dari 50 persen pemilik suara dari seluruh Indonesia. Artinya bila ada 280 pemegang suara, sudah kuorum. Maka dalam hitungan jam, kami akan mengadakan Munas,” kata dia.
“Kami bilang, kalau bisa mereka kirim saja perwakilan. Yang penting pengurus. Akhirnya mereka bersedia hadir ke Jakarta,” ujar Agun.
Saat ini peserta Munas yang berdatangan ke Hotel bercure semakin banyak. Di antara mereka tampak anggota dan pengurus ormas pendiri Golkar seperti SOKSI dan KOSGORO, serta perwakilan DPD Golkar Ngawi yang mengenakan baju serba kuning khas Golkar.
Soal ancaman bagi kader yang menghadiri Munas Jakarta dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurul Arifin dari kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie. “Itu Munas ilegal karena Munas yang sah sudah dilakukan di Bali. DPP akan menjatuhkan sanksi bagi pengurus DPD Golkar yang menghadiri Munas itu nanti malam,” kata Nurul kepada CNN Indonesia.
TPPG –yang seluruh anggotanya telah dipecat Golkar dalam Munas Bali– berkukuh menggelar Munas Jakarta karena memandang Munas Bali tidak sah, tidak berlangsung secara demokratis, dan sejak awal hanya diskenariokan untuk memenangkan kembali Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK