Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menilai pertemuan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama politik antara Partai Demokrat dan pemerintah.
SBY yang merupakan mantan Presiden RI, menurut Basarah, sudah seharusnya ikut membantu dan memberikan dukungan terhadap Presiden Jokowi supaya dapat memimpin pemerintahan nasional dengan baik dan efektif.
"SBY pasti tahu persis beban Presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional," ujar Basarah melalui pesan singkat, Selasa (9/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan dukungan politik yang bersifat konstruktif, Basarah melihat tidak ada alasan untuk menutup peluang kerja sama politik antara pemerintah dan Partai Demokrat yang tidak masuk dalam partai pendukung atau kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Terlebih lagi, ia melihat ada banyak bidang di pemerintahan yang bisa dikerjakan bersama pemerintah dengan Partai Demokrat ke depan. "Kerja sama Partai Demokrat dan pemerintah juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY," tuturnya.
Diketahui menjelang masa akhir jabatannya, SBY membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Isi Perppu Pilkada tersebut adalah permintaan agar Pilkada dapat diselenggarakan secara langsung dengan sistem yang telah diperbaiki dan disempurnakan.
Serupa, PDI Perjuangan diketahui sebagai partai yang dari dulu berjuang agar Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPRD.
Berada dalam posisi yang sama, usai bertemu dengan Jokowi, SBY sempat dihujani pertanyaan mengenai potensi bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun, ia menolak untuk menjawab dan segera meninggalkan tempat konferensi pers sembari melambaikan tangan kepada awak media.
Hingga saat ini, meski menyatakan sebagai partai yang tidak berlabuh dalam koalisi manapun, Partai Demokrat seakan lebih condong berlayar dalam sekoci Koalisi Merah Putih, namun Perrpu Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan SBY saat menjabat sebagai presiden dimentahkan sesama KMP -khususnya Partai Golkar- yang kemudian membuka pintu bagi PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat untuk menggoda partai berlambang bintang merci ada dalam pemerintahan.