Perppu Pilkada Jadi Ujian Bagi Koalisi Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik Asep Warlan Yusuf menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah adalah ujian solid tidaknya Koalisi Merah Putih.

“Golkar sudah menyatakan akan menolak Perppu. Apakah ini akan didukung mitra koalisinya atau tidak?” tutur Asep, di Jakarta, Selasa (9/12).

Kalau sikap Golkar itu tidak didukung koalisi, kata Asep, maka Koalisi Merah Putih adalah koalisi rapuh dan tidak bisa lagi disebut koalisi permanen seperti yang dideklarasikan beberapa waktu lalu.

Aburizal Bakrie adalah presidium KMP. Pada Munas di Bali beberapa hari lalu, Ical, begitu ia akrab disebut, menyerukan penolakan Perppu Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan rakyat, bukan DPRD.
 
Padahal, sebelum pergantian rezim pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo, sudah ada kesepakatan tertulis di antara partai KMP untuk mendukung Perppu itu.

Dukungan itu membuat suara Partai Demokrat telah memenangkan KMP dalam kontestasi pimpinan DPR, MPR, dan alat-alat kelengkapan dewan. Kini Golkar justru mengingkari kesepakatan itu.

Menurut Asep, itulah dinamika politik. “Dulu PDI Perjuangan dengan Gerindra juga seperti itu. Ada perjanjian Batu Tulis. Nah ini lah terjadi antara SBY dengan Partai Golkar,” katanya.

Asep bilang, itu adalah bentuk pengingkaran kesepakatan.
 
KMP sendiri membantah tubuhnya pecah dan lemah karena sikap Golkar serta polemik di tubuh partai beringin yang melahirkan musyawarah tandingan, melawan hasil munas Bali yang mendaulat Ical sekali lagi jadi Ketua Umum.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yakin KMP tidak akan pecah. Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah optimis dan yakin tidak akan perpecahan yang terjadi di dalam KMP.