Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan dalam tempo dua tahun revitalisasi angkutan umum bisa terwujud. Untuk bisa merealisasikannya, pemprov DKI menggandeng lembaga asal Australia, Australian AID (AusAID).
Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel K mengatakan, salah satu bentuk revitalisasi yang dilakukan adalah mengubah pola yang semula dari setoran sopir menjadi sistem penggajian.
"Langkahnya kita harus mengubah pola layanan yang sekarang ini dilakukan oleh perorangan, supaya dia membentuk suatu badan usaha," kata Emanuel, Selasa (9/12), di Jakarta. Badan usaha ini nantinya akan melakukan kontrak dengan PT Transportasi Jakarta, sebuah badan layanan umum yang dibentuk. Kontraknya, menurut Emanuel adalah kontrak layanan dan bukan kontrak barang atau jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, PT Transportasi Jakarta melalui pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi pada badan usaha tersebut. "Tergantung tarifnya nanti yang akan diterapkan berapa," ujar Emanuel. Langkah ini bisa sesegera mungkin dijalankan. Gubernur DKI Jakarta menurut Emanuel meminta program ini jangan menunggu hingga 10 tahun. "Beliau minta 1-2 tahun ini harus ada aksinya," kata Emanuel.
AusAID sendiri, kata Emanuel, dalam praktiknya nanti akan berperan sebagai konsultan. Lembaga nirlaba ini akan merumuskan program dan langkah-langkah yang akan diterapkan. Terkait kemungkinan adanya ancaman penolakan terhadap revitalisasi ini, Emanuel mengaku tak khawatir. Ia berharap pihak-pihak yang terlobat di dalamnya bisa maklum pada upaya perbaikan angkutan umum di ibukota ini.
"Kalau penolakan pasti ada ya. Karena ini kan sistem baru," ujarnya.
Beberapa langkah pertama yang telah ia lakukan Dinas Perhubungan saat ini adalah sosialisasi dengan operator angkutan umum. Operator diharapkan bisa memberikan masukan demi terlaksananya sistem angkutan umum modern di Jakarta.