Jakarta, CNN Indonesia -- Fasilitas tarik tunai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) secepatnya akan dihapus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, hal ini mulai diberlakukan pada 2015 nanti.
Menurut Ahok, pernarikan tunai dihapus untuk mencegah dana dipakai untuk kebutuhan yang tidak semestinya. Dana yang dicairkan dari KJP itu khusus untuk biaya pendidikan penerimanya. "Biar tidak dipakai buat beli
handphone," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12).
Nantinya, kata Ahok, siswa bisa menggunakan dana yang disalurkan melalui program KJP dengan metode transaksi elektronik atau nontunai. Cara tersebut sekaligus ikut membantu terlaksananya konsep 'Jakarta Less-Cash Society' yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan metode nontunai, penggunaan dana KJP menurut Ahok akan lebih terkontrol dan terjamin hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan saja.
Pemprov telah menggandeng Bank DKI untuk pelaksanaan program nontunai KJP ini. Ahok mengancam jika Bank DKI tidak sanggup, kerja sama akan dialihkan ke bank lain.
KJP adalah salah satu program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Ahok. KJP diterapkan di mayoritas sekolah di Jakarta sejak tahun 2012.