Gerindra Mulai Melemah Soal Perppu Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan partainya tidak mempermasalahkan apapun yang menjadi putusan untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

Pilihan Redaksi Zulkifli Hasan: PAN Dukung Perppu Pilkada Perppu Pilkada Jadi Ujian Bagi Koalisi Prabowo Langkah SBY Kembali ke Istana demi Perppu Pilkada Pertemuan Jokowi-SBY Sinyal Merapatnya Demokrat

Menurut Fadli pada awalnya Gerindra memang mendukung pilkada secara langsung, yang kemudian berubah karena disahkannya UU Pilkada yang menetapkan pilkada melalui DPRD. Tak hanya itu, Fadli pun berkelit partainya sebelumnya mendukung pilkada langsung namun berbalik arah saat Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan pilkada lewat DPRD saat pembahasan UU Pilkada.

"Ya waktu itu kan kita dukung langsung. Tapi ternyata Pak SBY berubah jadi ke DPRD. Jadi mau pilkada secara langsung atau melalui DPRD, kita enggak ada masalah apapun," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).

Terkait dua partai di Koalisi Merah Putih (KMP) yakni PPP dan Golkar yang suaranya terbelah mengenai Perppu Pilkada, menurut Fadli tidak akan berdampak apapun. Dia yakin hingga saat ini seluruh partai yang ada di KMP masih tetap memegang teguh apa yang telah disepakati bersama dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

Ia pun menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie untuk menolak Perppu Pilkada hanyalah sebuah rekomendasi yang belum dibicarakan di tingkat fraksi ataupun partai.

"Saya kira KMP saat ini secara tertulis setuju. Yang di Munas itu kan hanya rekomendasi. Kalau ada rekomendasi kan itu hal biasa," Wakil Ketua DPR ini.

Terbukanya peluang Partai Gerindra untuk memilih pilkada secara langsung bisa dikarenakan kuatnya wacana Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional untuk merapat ke Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pilkada langsung. Jika pun benar, Partai Demokrat dan PAN merapat, maka kemungkinan KMP untuk bubar sangatlah besar.