KMP Dianggap Baru Sadar Tak Bisa Menolak Perppu

Jakarta, CNN Indonesia -- Pascapertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo Senin (8/12) di Istana Negara, membuat Koalisi Merah Putih (KMP) dianggap seperti kebakaran jenggot. Pasalnya, dalam pertemuan itu membicarakan hal yang sangat strategis yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

Pilihan Redaksi KMP Bisa Runtuh kalau Tolak Perppu Pilkada KIH Diuntungkan dengan Perpecahan Partai Kubu KMP PKS: Tidak Pernah ada Kesepakatan Perppu Ical Berbalik, Kini Dukung Pilkada Langsung

Pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latief memandang Koalisi Merah Putih seakan panik ketika SBY dengan Partai Demokrat-nya memperlihatkan gerakan untuk merapat ke kubu seberang, Koalisi Merah Putih. Sehari setelah pertemuan SBY-Jokowi, pimpinan partai yang tergabung dalam KMP mulai angkat bicara untuk mendukung perppu warisan SBY tersebut. Sebut saja Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa dan Fadli Zon yang mulai membuka pintu untuk melanggengnnya Perppu Pilkada.

"KMP langsung balik kanan, untuk mengerem kemungkinan PAN dan Demokrat ke KIH. Itu udah benar," kata pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latief, Rabu (10/12) kepada CNN Indonesia.

Menurut Yudi, KMP seakan dibangunkan dari perasaan jumawa atas dominasi terhadap pemerintah hingga tidak menyadari jika menolak perppu dapat berdampak hebat, bahkan tidak mungkin KMP bubar di tempat. "Saya rasa ini satu-satunya cara. Mereka baru sadar membatalkan perppu berimplikasi buruk karena menimbulkan kekosongan hukum," tegasnya.

Semisal KMP tetap menolak Perppu Pilkada, maka bisa dipastikan Jokowi-JK mendapatkan durian runtuh dengan mengangkat kepala daerah dalam jumlah besar karena hadirnya kekosongan hukum. Kesan akomodatif bisa saja diterima KMP karena dianggap mau berdamai dengan pemerintah, meskipun ada kemungkinan opini masyarakat yang mengesankan KMP sangat pragmatis.

Yudi memberi catatan khusus bagi Golkar, sebagai motor KMP yang tiba-tiba berbalik arah. Secara sederhana, popularitas Ical yang sebenarnya melemah, membuat Ical mau tidak mau menaikan elektabilitasnya melalui kebijakan yang dianggap berpihak bagi publik.

"Ya ical sudah tidak laku mungkin untuk dijual. Bilang ini dari arus bawah menjadi cara termudah untuk menaikan pamornya, tapi ternyata tidak semudah kelihatannya," ungkap Yudi.