Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah dukungan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) diragukan akan berlanjut pada sidang pembahasan di DPR. Retorika dukungan yang dinyatakan saat ini dinilai hanya untuk menurunkan suhu politik.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan saat ini publik sedikit teralihkan perhatiannya. Partai yang semula menolak Perppu Pilkada tak lagi jadi sasaran kritikan karena sudah menyatakan dukungannya.
Namun pernyataan dukungan ini bisa saja berubah saat pembahasan di DPR nanti. "Jangan terjebak pada retorika politik mereka," kata Gun Gun kepada CNN Indonesia, Rabu (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan pada Perppu Pilkada yang saat dinyatakan partai bukan berarti mereka menerima perppu dalam pembahasan di DPR nantinya. Gun Gun berharap dukungan yang digembor-gemborkan sekarang diwujudkan dengan menyepakati perppu dalam sidang paripurna DPR Januari mendatang.
Pernyataan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) di akun Twitter misalnya. Gun Gun menilai dukungan Ical pada Perppu Pilkada hanyalah pernyataan personal. Sementara keputusan musyawarah nasional (munas) sebagai lembaga tertinggi pengambilan keputusan tidak begitu saja bisa diubah oleh Ical sebagai ketua umum.
Menurut Gun Gun, keputusan Munas Golkar di Bali hanya bisa dikoreksi melalui munas juga atau minimal melalui keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Karena itu menurutnya dukungan Ical pada Perppu Pilkada Langsung tak lebih hanya sebuah permainan politik belaka. Ical diragukan bakal berani melawan keinginan politisi daerah yang diuntungkan dengan pilkada melalui DPRD.
Apalagi ada kalimat bersayap dalam penyataan Ical yakni mendukung Perppu Pilkada Langsung namun tetap membahasnya di DPR. "Seolah-olah Ical akan menghormati kesepakatan Perppu (di KMP) tapi saya tidak yakin," ujar Gun Gun.
Pasca pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi, partai anggota KMP mulai goyah. Apalagi sebelumnya SBY dalam kicauannya di Twitter menyatakan bahwa partai yang menolak Perppu sama saja mengingkari kesepakatan yang sudah ditandatangani.
Demokrat sudah sejak awal ingin meloloskan perppu. Ini menurut SBY didukung oleh anggota KMP dan "ditukar" dengan dukungan Demokarat pada paket pimpinan DPR yang diusung KMP.
Karena Golkar sudah menyatakan menolak perppu, SBY lantas memerintahkan petinggi Demokrat untuk merapat ke PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal ini direspons dengan pernyataan dukungan pada perppu oleh sebagian partai anggota KMP.
PAN yang menyatakan lebih cenderung Perppu dan akan membahasnya. Gerindra yang semula menolak Perppu kemudian menyatakan penerimaanya. Terkahir Ical yang meski melalui Twiiter menyatakan dukungannya meski Partai Golkar menyatakan masih akan memperjuangan penolakan perppu seperti yang jadi rekomendasi Munas di Bali.