Hajriyanto Gagas Munas Rekonsiliasi Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menilai sikap yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap Partai Golkar sudah tepat. Menurutnya, cara paling tepat untuk menyelasikan kisruh Golkar adalah rekonsiliasi.

"Tidak masuk akal sehat marwah sebuah partai tua dan besar dipertaruhkan pada keputusan pemerintah," kata bekas Wakil Ketua MPR RI ini, Selasa (16/12) melalui pesan singkatnya.

Pilihan Redaksi Tolak Sahkan Salah Satu Golkar, Kubu Ical: Menkumham Main Api Menkumham: Pengurus Golkar yang Sah Versi Munas Riau Agung Laksono Bentuk Tim Perundingan

Hajriyanto menawarkan rekonsiliasi dilakukan dalam bentuk musyawarah nasional (munas). "Saya menawarkan islah di antara dua kubu melalui sebuah Munas Rekonsiliasi," ujarnya.

Rekonsiliasi, menurutnya adalah cara terbaik dan lebih bermartabat untuk mengatasi permasalahan dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

Rekonsiliasi juga merupakan cermin kedewasaan politik dari sebuah partai tua yang berpengalaman dalam menyelesaikan konflik. Hajriyanto menilai untuk mewujudkan rekonsiliasi ini butuh peran para sesepuh Golkar.

"Bola sekarang berada di tangan para sesepuh dan pinisepuh Partai Golkar untuk turun gunung dan mewujudkan islah melalui munas rekonsiliasi," jelas katanya.

Diketahui, Hajriyanto keluar dari kepengurusan DPP Golkar dan Presidium Penyelamat Partai Golkar karena kisruh dualisme kepengurusan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan tak mengakui satupun kepengurusan Golkar. Pemerintah, menurut Yasonna mencoba bersikap netral.

"Kemenkumham tidak boleh mengintervensi keputusan itu, kami dengan berat hati tidak bisa memberikan keputusan," kata Yasonna. Ia meminta Golkar untuk menyelesaikan kisruh di dalam internal partai. "Kalau masih ada perbedaan pendapat bisa ke pengadilan," kata Yasonna.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas Jakarta, Lawrence Sibuarian, mengatakan Munas Bali dan Munas Ancol diakui dua-duanya. Namun kepengurusan yang dimohonkan keduanya masih belum diproses lebih lanjut. Dengan begitu, Lawrence menafsirkan kubu Agung dan kubu Aburizal memiliki posisi dan hak yang sama di mata pemerintah.