Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas Jakarta, Lawrence Sibuarian, menolak ucapan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan pemerintah mengakui kepengurusan Golkar lama hasil Munas Riau tahun 2009. Kepengurusan yang diakui itu merupakan kepengurusan sebelum konflik internal membelah Golkar menjadi dua. (Baca
Menkumham: Pengurus Golkar yang Sah Versi Munas Riau)
Sikap Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar lama, menurut Lawrence, bertentangan dengan keputusan dia sebelumnya yang mengakui kedua Munas Golkar, baik yang digelar kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.
“Munas Bali dan Munas Ancol diakui dua-duanya. Namun kepengurusan yang dimohonkan keduanya masih belum diproses lebih lanjut,” kata Lawrence kepada CNN Indonesia sesaat usai Menteri Yasonna Laoly mengumumkan status Golkar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (16/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan begitu, Lawrence menafsirkan kubu Agung dan kubu Aburizal memiliki posisi dan hak yang sama di mata pemerintah.
Terkait rencana kubu Agung ke depannya, Lawrence mengatakan tidak akan menyia-nyiakan jika ada peluang untuk islah. “Tapi kami belum mempersiapkan (islah). Ini kan bersifat kolektif, jadi harus kami rapatkan lebih dulu, lalu membentuk tim islah untuk bertemu kubu Ical,” ujar Ketua Presidium SOKSI itu.
Jika pun islah tak tercapai, kubu Agung siap bertempur penuh lewat pengadilan. “Kan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Apabila berembuk saja sudah tidak bisa, maka akan ditindak lanjuti melalui pengadilan,” kata Lawrence.
Sebelumnya, Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menyayangkan sikap Menteri Yasonna yang menolak mengesahkan salah satu kubu. Menurutnya, Menkumham seharusnya langsung mengesahkan kepengurusan Aburizal. (Baca
Tolak Sahkan Salah Satu Golkar, Kubu Ical: Menkumham Main Api)