Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengamati bahwa momentum rekonsiliasi partai tempatnya bernaung tersebut semakin kecil. Namun, Hajriyanto masih memiliki harapan dengan usulan diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi.
Hajriyanto sebenarnya sudah memprediksi jalur perdamaian akan sulit ditempuh. Menurutnya, rekonsiliasi seharusnya dilakukan sebelum Munas di Bali yang menghasilkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum terselenggara.
Menurut Hajriyanto, saat itu sebenarnya konflik masih dapat dibendung. "Waktu itu konflik masih bersifat elitis karena hanya terjadi di elite politik nasional di Jakarta," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, kekhawatiran bekas Wakil Ketua MPR itu akan adanya dualisme partai akhirnya terjadi. "Begitu Munas Bali dilaksanakan, lalu diikuti Munas di Jakarta. Dua munas akan melahirkan dualisme kepemimpinan. Momentum rekonsiliasi mengecil," kata Hajriyanto.
Kekhawatiran Hajriyanto semakin besar jika dua kubu hasil Munas Bali dan Munas Ancol, dengan Agung Laksono didaulat sebagai ketua umum, akhirnya melahirkan kepengurusan DPD masing-masing.
"Seandainya nanti segera diikuti dengan pembentukan DPD I dan II, masifikasi perpecahan akan terjadi dan semakin sulit rekonsiliasi," ujarnya.
Kendati pintu rekonsiliasi semakin sempit, Hajriyanto yakin masih ada solusi dengan Munas Rekonsiliasi sebagai jalan keluar terbaik. "Intinya sebuah forum formal, institusional, dan official yaitu munas," ucap Hajriyanto.
Lebih jauh lagi, menurut Hajriyanto, Munas Rekonsiliasi harus segera dilaksanakan untuk menjaga martabat partai. "Konflik ini harus segera selesai karena mempermalukan harkat dan martabat Partai Golkar sebagai partai tua, katanya.
Golkar sebagai partai tua, menurut Hajriyanto, seharusnya memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang baik. "Dalam politik pasti ada konflik. Organisasi yang matang seharusnya punya mekanisme sendiri untuk mencapai konsensus," tegas Hajriyanto.
Dalam hal ini, Hajriyanto memuji langkah Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung, untuk menemui pinisepuh partai. "Saya berharap pinisepuh nantinya dapat mendukung terjadinya rekonsiliasi," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yassona Laoly, urung mengesahkan kepengurusan ganda Partai Golkar. Yasonna menyerahkan penyelesaian konflik internal partai melalui Mahkamah Partai atau peradilan.