Jokowi Keluhkan Lima Hal di Musrenbangnas

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Kepada ratusan pimpinan daerah dan para menteri Kabinet Kerja, ia sempat mengeluhkan lima hal.

Musrenbangnas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bertajuk 'Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian' digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Pilihan Redaksi Soal Penenggelaman Kapal, Jokowi Goda Menteri Susi Sekali Lagi, Jokowi Tegas Tak Ada Grasi Bagi Bandar Narkotik Jokowi Buka Perdana Musyawarah Pembangunan Nasional

Lima hal yang dikeluhkan Jokowi antara lain, masalah pangan, energi, maritim, infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Untuk masalah pangan, Jokowi menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang genah ripah loh jinawi, namun masih bergantung pada barang impor yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri, seperti beras, gula, kedelai, dan jagung.

"Kita negara agraris, tapi faktanya semua kita impor," ucap Jokowi dalam pidatonya. "Padahal, sebetulnya ada potensi kita untuk swasembada sendiri. Kekuatan untuk mandiri itu ada," kata dia meneruskan.

Hal itu, lanjut Jokowi, terjadi karena tidak adanya kebijakan publik yang tepat. Oleh sebab itu, ia memerintahkan untuk berswasembada beras dalam jangka tiga tahun. "Tidak ada impor lagi yang namanya beras. Baru tahun berikutnya gula, jagung, dan lainnya," kata dia.

Tahun depan Jokowi mengharuskan pembangunan 13 waduk dan satu juta hektare sawah irigasi dengan infrastruktur yang baik.

Di bidang energi, Jokowi ingin mengurangi krisis listrik. Pasalnya, negeri ini kaya akan batu bara dan gas. "Listrik tidak muncul? Apa yang salah? Ya itu tadi, kebijakan publik.”

Dalam bidang kemaritiman, Jokowi menyampaikan, banyak investor yang menyorot Indonesia sebagai negara yang paling untung untuk berinvestasi. "Peluang ini harus dimanfaatkan," ucap dia.

Sementara dalam bidang infrastruktur, Jokowi menuturkan, pada Februari atau Maret 2015 nanti, pemerintah akan mulai membangun trans kereta api dan trans tol di Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

"Di Papua studi belum ada, jadi dalam enam bulan saya dorong studi sudah selesai, sehingga berikut pelaksanaan di lapangan bisa dimulai. Infrastruktur konektivitas sangat diperlukan dalam mengatur distribusi logistik di tanah air," tutur dia.

Hal lain yang tak kalah penting menutur Jokowi adalah pembangunan manusia. Ia mengharapkan semua bupati, wali kota, dan gubernur dapat melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengubah pola pikir dan revolusi karakter.

"Serangan nilai-nilai, baik pada birokrasi maupun masyarakat yang pola pikirnya masih lambat, dibangun sistem agar jadi cepat," ucap dia.

Jika ada program pembangunan manusia dari pemerintah yang masuk, lanjut Jokowi, pemerintah berharap masyarakat dapat menyambutnya dengan baik.

Selain itu, ia ingin kepatuhan pada hukum juga harus mulai dilakukan secara tegas. "Kami sampaikan pada polri, jaksa agung, dan instansi lain agar kepatuhan terhadap penegakan hukum betul-betul dilakukan dengan tegas. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan narkoba," ujar Jokowi. “Negara kita sedang darurat narkoba.”