Publik Ingin Golkar Akur Lewat Islah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kisruh yang melanda Partai Golongan Karya masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Mayoritas masyarakat menginginkan Golkar bisa menyelesaikan persoalannya melalui jalur internal partai atau islah.

Menurut hasil survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden oleh lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA ditemukan sebanyak 72,9 4 persen responden menginginkan Golkar islah melalui jalur internal partai.

Pilihan Redaksi Misbakhun: Sahkan Dulu Golkar yang Mana, Baru Islah Konflik Golkar, Akbar Minta Pemerintah Netral Senior Golkar Kumpul di Bakrie Tower Siang Ini Ical Klaim Pinisepuh Minta Golkar Damai

Ardian Sopa selaku peneliti LSI mengatakan setidaknya ada empat alasan yang mendasari responden ingin masalah Golkar diselesaikan melalui internal partai.

"Responden memposisikan Golkar sebagai penyangga politik Indonesia, artinya konflik dalam tubuh Golkar akan mengganggu stabilitas politik nasional," kata Ardian ditemui CNN Indonesia di kantor LSI, Jumat sore (19/12).

Selain itu, dia juga mengatakan kemampuan Golkar rujuk melalui internal akan membuat partai lain menempuh jalur serupa.

Lebih jauh lagi, responden berpikir jika elit Golkar tidak mau islah dan memilih jalur pengadilan maka akan menambah perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Responden juga memiliki keyakinan Golkar punya tradisi panjang untuk bisa menyelesaikan konflik internalnya.

Konflik dalam tubuh Partai Golkar bermula saat beberapa sosok muda menunjukkan penolakannya terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie yang mereka anggap gagal menaikkan derajat Partai Golkar. Sosok tersebut di antaranya Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Agun Gunandjar, hingga Yorrys Raweyai.

Mereka menentang diadakannya Musyawarah Nasional Partai Golkar yang saat itu direncanakan akan dilaksanakan di Bali dan meminta Munas digelar pada 2015. Namun, permintaan mereka tidak digubris dan Aburizal Bakrie malah memecat mereka saat Munas Bali digelar.

Tidak terima, Agung cs akhirnya menggelar Munas tandingan yang diadakan di Ancol hanya selang beberapa hari setelah Munas Bali selesai dilaksanakan. Dualisme kepengurusan tersebut akhirnya sampai ke meja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kemenkumham menentukan kedua kubu harus berdamai terlebih dahulu sebelum kepengurusan mereka disahkan oleh pemerintah.

Ardian mengungkapkan dari hasil survey ditemukan kesimpulan bahwa citra Golkar di mata masyarakat bisa menjadi buruk apabila kedua kubu menyelesaikan kisruh melalui pengadilan.

"Itu membuktikan kedua kubu tidak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Dampaknya akan membuat citra mereka buruk," katanya.