Irwandi: Ada Kerancuan dalam Distribusi Bantuan

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Tak bisa dipungkiri, bencana tsunami sepuluh tahun lalu mengubah Aceh dalam berbagai macam sendi kehidupan. Dari sosial budaya hingga ekonomi. Mulai dari politik tingkat lokal sampai dunia.

Sang gelombang raksasa juga menyapu konflik yang masih sangat tegang kala itu. Namun bagaimana kondisi pemulihan Aceh pasca tsunami pada era berakhirnya masa tegang? Jurnalis CNN Indonesia, Megiza berkesempatan berbincang soal itu dengan Irwandi Yusuf. Dokter hewan lulusan Oregon University kelahiran Bireuen, Aceh, 2 Agustus 1960, yang pernah menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012.
Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana kondisi pemulihan Aceh pasca Tsunami pada masa kepemimpinan anda?
Sebelum Mou, di Aceh perang. Roda pemerintahan sama sekali hampir tidak berjalan. Jadi yang namanya pemerintahan sipil, nyaris enggak ada. Hanya ada di Banda Aceh. Setelah MoU baru ada pemerintahan sipil, yang awalnya enggak efektif, sesuai dengan kebutuhan politik, kemudian menjadi efektif.

Jadi, ketika tsunami akhir tahun 2004, pemerintah Aceh tak mampu menangani rekonstruksi pasca tsunami. Waktu itu banyak donor datang, banyak uang.Namun karena waktu itu tidak ada pemerintahan sipil yang kuat, jadi dibentuklah itu BRR (Badan Rehhabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh-Nias. Yang ketuanya Kuntoro Mangkusubroto. Gubernur di sini hanya bekerjasama.

Pada 2007, aku terpilih jadi Gubernur. Namun, tidak seketika itu BRR ditransfer ke pemerintah Aceh. Aku ini tidak dapat kepercayaan yang besar dari pemerintah pusat, sebab aku GAM. Terpaksa pemerintah pusat meng-apa-boleh-buat-kan, jadi aku jadi wakil Ketua BRR (ex officio).

Apa yang menjadi target utama perbaikan saat itu?
Perumahan, infrastruktur, dan rehabilitasi sosial budaya. Tahun 2006 masih merancang-rancang. 2005 itu masih tanggap darurat, hanya mendirikan shelter-shelter.

Bantuan apa yang diterima dari negara donor?
Sepertinya. Aku enggak tahu persis, kayaknya yang dihandle uangnya, cuma uang yang berasal dari RI sendiri. Artinya, dana pembangunan oleh Jakarta atau donasi yang dipegang oleh Jakarta dicanangkan ke BRR. Sedangkan yang dari luar, langsung ditangani oleh NGO-NGO yang banyak bertebaran di sini. Cuma BRR fungsinya mengkoordinasi. Bukan pegang uang.

Batasan koordinasi antara BRR dan pendonor yang datang?
Semuanya, (BRR) yang menentukan di mana NGO ngumpul ataupun pulang.

Ada berapa banyak negara pendonor dan NGO yang datang saat itu?
Aku nggak hafal. Susah.

Dominasi dari negara mana?
Barat dan Timur Tengah. Ekspatriat masuk di bawah koordinasi BRR. Jadi, BRR membuka semacam imigrasi di kantor BRR. Mereka yang masuk terdata di BRR. Untuk pembangunan Aceh itu cuma lewat BRR.

Apa saja bentuk bantuannya?
Membangun rumah seperti yang dibangun oleh NGO Turki. Itu ribuan rumah yang dibangun. Suka-suka lah bikin berapa. Pokoknya koordinasi dengan BRR. Tidak ada koordinasi dengan Gubernur. Semuanya diawasi oleh BRR.

Saya enggak tahu bangunan ini berapa harganya. Tapi aku percaya sajalah. Dan sebagai Gubernur, aku sibuk dengan tugas yang lain. Seperti tugas menjaga perdamaian, membawa kembali pemerintahan aceh, mengisi kembali pemerintahan aceh yang sudah kosong dan berantakan. Konsentrasinya birokrasi.

Pernah ada kekacauan selama banyak NGO di Aceh?
Tidak ada.

Pembangunan Aceh pasca tsunami mayoritas berasal dari NGO luar atau dalam?
Nah kita sih di sini enggak merasa dari mana. Pokoknya Aceh dibangun, dikontrol semuanya oleh BRR. Itu seolah-olah rumahnya dari pusat. Tapi kan di lapangan kita tahu, pembangunan bantuan rumah dari Turki ya ada benderanya. Pembangunan dari Aburizal, masih ada gemanya di sana.

Persentase pembangunan yang tercover oleh BRR?
Ada kerancuan dalam distribusi bantuan. Ada orang yang enggak kena tsunami, tapi mengklaim sebagai korban. Kan kita enggak bisa buktikan juga. Ada redundancy. Ada yang dapat rumah sampai enam.

Sebatas apa pantauan pemerintah?
Terlibat sampai pemerintah kabupaten kota, seperti urusan pertanahan. Biasanya itu ada saling klaim ahli waris. Semisal, ketika mau bangun sesuatu ada ahli waris lainnya. Mau diambil dengan tegas saja, juga enggak enak. Mereka kan korban tsunami.

Apakah ada perubahan masyarakat dari kedatangan ekspatriat?
Mereka mau tidak mau kita akui membawa perubahan dalam membuka wawasan masyarakat juga. Kemudian dalam membuat orang Aceh lebih toleran. Pada dasarnya orang Aceh kan toleran, dulu. Kemudian karena ada pengisolasi-isolasian di masa konflik, jadi orang Aceh lebih banyak curiga. Kemudian datang tsunami, datang bantuan dari negara asing, orang Aceh jadi mikir lagi untuk lebih toleran.

Perubahan nyata seperti apa yang dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur?
Kalau perubahan human resource bertambah. Saya waktu lima tahun diberi kesempatan pasca tsunami mimpin Aceh. Saya sudah menyekolahkan ke luar negeri. Dan ke universitas-universitas top di Indonesia sebanyak 2600 sarjana, baik yang S2 ataupun S3. Di lokal, di level menengah saya memberikan beasiswa kepada 120ribu lebih kurang anak yatim. Karena menurut penilaian saya, banyak sekali anak-anak level SMP-SMA, yang drop out itu anak yatim.

Berapa angka kemisikinan kala itu?
Saya enggak tahu angka kemiskinan sekarang di Aceh berapa. Yang jelas di masa saya awal jadi Gubernur itu 33%, selama lima tahun berhasil saya turunkan menjadi 18.7% (2011). Dan di 2012 angkanya 17%.

Apakah tsunami jadi alasan yang membuat GAM menyerah?
GAM itu enggak pernah nyerah. Masalah menyerahkan senjata tukar dengan kepulangan TNI. TNI pulang ke Jawa. Yang riil, kedua pihak capek. Tapi belum menemukan formula face-saving, alasan untuk menyelamatkan muka. Kalau berhenti perang enggak ada muka selamat. Kemudian datang tsunami, datang desakan internasional, ya sudah kita damai saja. Kalau untuk perang sudah selesai. Tapi kan masih ada ruangan. Ruang politik dan demokrasi.

Ada saran tentang apa yang harus diperbaiki saat ini atau kedepannya?
Saya enggak punya saran. That beyond my cappacity. Saya nonton saja.