Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta Agung Laksono mengungkapkan kubunya menghindari diselenggarakannya Munas islah sebagai cara rekonsiliasi kedua kubu. Menurutnya, ada banyak hal yang akan timbul dengan adanya Munas islah.
"Untuk Munas islah, kami hindarkan. Karena masalahnya banyak," ujar Agung usai Rapat Pimpinan Harian di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (2/1).
Ia menekankan dua Munas yang diselenggarakan oleh Golkar yakni Munas Bali dan Munas Ancol sah adanya, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beberapa waktu lalu. Namun, memang kepengurusannya lah yang belum disahkan oleh Menteri Yasonna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu ia menekankan untuk menempuh jalur pengadilan apabila rekonsiliasi tersebut tidak dapat disepakati melalui pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan para juru runding nantinya.
"Munas satu dan dua saja ribet, munas ketiga bagaimana? Kalau enggak bisa islah ya pengadilan. Itu saja," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso juga mengatakan munas islah merupakan opsi terakhir untuk mencapai rekonsiliasi. Menurutnya, terlalu besar biaya politik dan sosial yang harus ditanggung oleh Partai Golkar.
Kesepuluh juru runding dari kedua kubu telah melakukan pertemuan pada 23 Desember lalu. Ada beberapa hal penting yang belum dapat disepakati pada pertemuan tersebut, seperti keluar atau tidaknya Partai Golkar dari Koalisi Merah Putih dan juga metode yang akan dipakai untuk menghentikan perkara dualisme di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Hal-hal tersebut akan kembali dibahas pada pertemuan 8 Januari mendatang.
(pit/pit)