BURSA KAPOLRI
Aktivis: Hentikan Uji Kelayakan Budi Gunawan!
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 14 Jan 2015 12:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok masyarakat sipil mendesak uji kelayakan terhadap calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk segera dihentikan. Budi Gunawan yang kemarin (13/1) ditetapkan sebagai tersangka rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak layak menyandang posisi tersebut.
"Kami minta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan uji kelayakan terhadap Budi Gunawan karena ia tidak kredibel. Kami minta Jokowi mencabut surat pencalonannya," kata Koordinator Kontras Haris Azhar saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (14/1).
Haris juga mendesak KPK menuntaskan pengusutan kasus yang membuat Budi Gunawan tersangkut menjadi tersangka. "Bongkar semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bukan cuma siapa yang menerima, tetapi siapa yang memberi," katanya.
Di sisi lain, peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Ramadhan menyatakan kecewa dengan sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam pemilihan calon Kapolri. "Padahal, Budi Gunawan sudah diketahui punya rapor merah. Jokowi sudah diingatkan tetapi tetap mencalonkan Budi," katanya.
Bila nantinya DPR melanjutkan dan meluluskan uji kelayakan Budi sebagai Kapolri, Jokowi diminta untuk membuat terobosan baru. "Jokowi sebaiknya minta usulan calon lain ke Kompolnas," kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto.
Bukan hanya meminta saran Kompolnas, Jokowi juga didesak agar nantinya turut meminta masukan dari Polri. "Ada empat nama lainnya. Seharusnya langsung diskrining secara cepat. Umumkan calonnya dan bagaimana prosesnya," kata Haris.
Selain mendesak penghentian uji kelayakan terhadap Budi Gunawan, kelompok masyarakat sipil ini juga mendesak agar Jokowi bisa bersikap mandiri ke depannya.
"Jokowi harus memilih Kapolri berdasarkan kepentingan orang banyak, bukan karena selera Megawati atau PDIP," kata Haris.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Institute for Development and Democracy, Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia merupakan beberapa kelompok yang menentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. (sip)
"Kami minta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan uji kelayakan terhadap Budi Gunawan karena ia tidak kredibel. Kami minta Jokowi mencabut surat pencalonannya," kata Koordinator Kontras Haris Azhar saat konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (14/1).
Haris juga mendesak KPK menuntaskan pengusutan kasus yang membuat Budi Gunawan tersangkut menjadi tersangka. "Bongkar semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bukan cuma siapa yang menerima, tetapi siapa yang memberi," katanya.
Di sisi lain, peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Ramadhan menyatakan kecewa dengan sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam pemilihan calon Kapolri. "Padahal, Budi Gunawan sudah diketahui punya rapor merah. Jokowi sudah diingatkan tetapi tetap mencalonkan Budi," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan hanya meminta saran Kompolnas, Jokowi juga didesak agar nantinya turut meminta masukan dari Polri. "Ada empat nama lainnya. Seharusnya langsung diskrining secara cepat. Umumkan calonnya dan bagaimana prosesnya," kata Haris.
"Jokowi harus memilih Kapolri berdasarkan kepentingan orang banyak, bukan karena selera Megawati atau PDIP," kata Haris.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Institute for Development and Democracy, Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia merupakan beberapa kelompok yang menentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. (sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK